3 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, berencana menggelar serangkaian festival sebagai strategi pemulihan okupansi perhotelan di Destinasi Wisata Pantai Anyer dan Cinangka. Langkah ini diambil menyusul menurunnya status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau (GAK) dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada).
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan bahwa pemulihan sektor pariwisata, khususnya tingkat hunian hotel, menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam waktu dekat. Penurunan status gunung api tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan wisatawan.
”Harapannya dengan semakin menurunnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, okupansi perhotelan (Wisata Pantai Anyer dan Cinangka) juga bisa menggeliat lagi,” ujar Ratu Zakiyah di Serang, Selasa, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati Serang.
Dampak Erupsi pada Sektor Perhotelan
Ratu Zakiyah mengakui bahwa erupsi GAK dalam beberapa pekan terakhir berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Banyak reservasi hotel di kawasan Pantai Anyer dan Cinangka mengalami pembatalan karena alasan keselamatan.
”Mereka membatalkan kunjungannya ke wilayah Anyer dan Cinangka. Tapi memang itu demi keselamatan semuanya. Mari kita berdoa bersama, semoga makin menurun erupsinya, sehingga aktivitas masyarakat tentunya dan giat pariwisata di wilayah Kabupaten Serang bisa kembali seperti sedia kala,” tambahnya.
Festival Anyer-Panarukan 2026
Untuk membangkitkan kembali gairah pariwisata, Pemkab Serang akan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang. Salah satu agenda utamanya adalah Festival Anyer-Panarukan 2026 yang akan dipusatkan di wilayah Kecamatan Anyer dan dimeriahkan dengan istigasah.
”Di sana kita juga akan ada kerja sama dengan media massa dan Pemkab Situbondo. Itu juga dalam rangka meningkatkan pariwisata di wilayah kami. Tentu ini harus lintas sektoral, kita bisa bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah karena terbatas,” jelas Ratu Zakiyah.
Bupati juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna, untuk bersinergi menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya pelaporan segera kepada pihak berwenang jika ditemukan penyimpangan di luar prosedur.
”Sehingga kemudian kita bisa meminimalkan segala kemungkinan atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
