Perjuangan Aliansi Mayarakat Pati Makzulkan Sudewo Dikandaskan DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Upaya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memakzulkan Bupati Pati Sudewo telah kandas. DPRD Pati, dalam rapat paripurna pembahasan kesimpulan pansus hak angket pemakzulan Sudewo pada Jumat (31/10/2025), memilih rekomendasi perbaikan kinerja dibandingkan pemakzulan.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan, setelah laporan pansus hak angket dipaparkan dalam rapat paripurna, agenda dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Pada momen itu, hanya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih rekomendasi pemakzulan.

Mengacu pada laporan pansus hak angket, terdapat beberapa hal yang disorot PDIP, salah satunya terkait keputusan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak transparan, merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selain itu, Fraksi PDIP menilai, Sudewo telah melakukan rotasi, promosi, demosi, ASN yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka berpendapat, hal itu menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh bupati.

Atas dasar penilaian tersebut, Fraksi PDIP merekomendasikan agar Sudewo dimakzulkan. Namun sikap PDIP tidak diikuti enam fraksi lainnya, yakni Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Mereka memilih memberikan kesempatan kepada Sudewo melanjutkan kepemimpinanannya dengan rekomendasi perbaikan kinerja.

"PDI Perjuangan melihat dari hasil laporan pansus bahwa Bupati Pati layak dimakzulkan. Tapi enam fraksi lainnya menginginkan agar Pak Bupati diberi kesempatan memperbaiki kinerja ke depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, seusai rapat paripurna.