Pertanyakan Survei, Abdul Rahman Farisi : Penilaian terkait Bahlil Abaikan Capaian Listrik Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mengeluarkan bantahan keras terhadap hasil survei Center for Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada posisi terburuk dan merekomendasikan reshuffle.

Golkar menilai penilaian ini gagal total merefleksikan capaian fundamental dan justru mengabaikan bukti nyata keberpihakan pada rakyat.

Abdul Rahman Farisi menegaskan bahwa alih-alih buruk, kinerja Bahlil didukung oleh serangkaian capaian nyata yang mengubah wajah energi Indonesia dalam satu tahun terakhir, dari pemerataan akses hingga tata kelola yang tegas.

"Kami melihat survei ini mengabaikan fakta implementasi di lapangan. Penilaian yang menempatkan Menteri Bahlil pada posisi terburuk kami nilai tidak proporsional. Kebijakan demi kebijakan lahir dengan semangat keberpihakan pada rakyat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo," ujar Abdul Rahman di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, capaian nyata Menteri Bahlil dari Listrik Desa hingga Investasi Triliunan menjadi antitesis terhadap hasil survei Celios. Di sektor Pemerataan Akses Energi, Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi prioritas, di mana Bahlil secara aktif memastikan sambungan baru sampai ke wilayah yang belum menikmati Listrik.

“Menteri ESDM memenuhi kebutuhan anak-anak Indonesia agar tidak lagi belajar dalam gelap,” ujarnya.

Di sektor Pertambangan Pro-Rakyat, Abdul Rahman menyebut pemerintah bertindak berani dengan membuka akses bagi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025.

Sementara itu, Keberlanjutan dan Ketegasan Tata Kelola ditegakkan dengan membekukan ratusan izin perusahaan nakal yang tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek) dan menertibkan tambang ilegal.

“Bahkan, di sektor hulu migas, upaya Peningkatan Produksi dan Manfaat Langsung dilakukan dengan menghidupkan kembali sumur tua dan melibatkan masyarakat melalui perbaikan tata kelola sumur rakyat,” ujarnya.

Capaian kebijakan pro-rakyat ini, menurut Abdul Rahman, justru memperkuat fundamental ekonomi. Seperti hingga pertengahan 2025, investasi sektor ESDM sudah tembus Rp225 triliun.

“Tertinggi dalam lima tahun terakhir, dan PNBP mencapai Rp138 triliun. Artinya, penilaian Celios tidak berdasar pada fakta ekonomi," tegas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Ia pun menyimpulkan opini negatif yang diarahkan ke Bahlil adalah indikasi positif tengah melaksanakan reformasi yang berani.

“Menteri Bahlil tengah menunjukkan kinerja terbaik. Kami berharap semua pihak untuk menilai kinerja berdasarkan fakta implementasi dan data resmi, bukan hasil survei opini yang terbatas dan berpotensi menggiring opini,” tutup Abdul Rahman.