Prabowo Bentuk Satgas Rekonstruksi untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas rekonstruksi untuk memangkas hambatan lahan dan pendanaan dalam penanganan bencana di Sumatera. Kebijakan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai langkah reformasi birokrasi pascabencana agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan terukur.

Presiden mengarahkan satuan tugas atau badan rekonstruksi tersebut bekerja lintas kementerian dan daerah untuk mempercepat pemulihan permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sosial di wilayah terdampak, terutama di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah pusat menyiapkan dukungan penuh dari sisi regulasi dan anggaran agar proses di lapangan tidak tersendat.

“Jangan ada alasan soal pencarian lahan dan sebagainya. Sekarang waktunya bekerja keras,” kata Prabowo, dikutip Selasa (16/12/2025).

Presiden menyebut dana rekonstruksi telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hasil efisiensi dan siap digerakkan untuk kebutuhan mendesak. Dalam forum yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan progres pemulihan sektor energi yang masih menghadapi tantangan berat. Kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses membuat distribusi listrik serta pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas petroleum cair (liquefied petroleum gas/LPG) belum sepenuhnya pulih di sejumlah wilayah.

Presiden menekankan keselamatan sebagai prioritas utama dalam pemulihan kelistrikan. Sebagian besar wilayah telah tersambung listrik, namun ada lokasi yang belum dapat dinyalakan karena kondisi berbahaya akibat genangan dan kerusakan jaringan.

“Kabel yang melewati area yang masih tergenang berbahaya. Jika dipaksakan menyambung listrik, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa,” kata Prabowo, seraya menilai kerja PLN berlangsung dalam medan yang sangat menantang.

Secara teknis, Bahlil memaparkan kondisi pasokan listrik di Aceh. Kapasitas pembangkit di Banda Aceh sekitar 110 megawatt (MW) dengan beban rata-rata 66 MW, sebagian masih ditopang genset. Jaringan induk telah terpasang sekitar 80–90 persen dan ditargetkan kembali normal dalam beberapa pekan, sehingga aliran dari Arun dan Bireuen dapat masuk secara normal.

Untuk transmisi antarpulau Sumatera, jaringan dasar telah terkoneksi. Namun, distribusi ke desa-desa masih terkendala jalan rusak, tiang roboh, dan genangan banjir yang berisiko memicu kecelakaan apabila listrik dipaksakan mengalir.

Pasokan BBM dan LPG juga dilaporkan belum merata. Sumatera Barat relatif lebih baik, sementara Sumatera Utara menghadapi kendala LPG akibat akses jalan terganggu sehingga memerlukan tambahan pasokan melalui jalur laut. Di Aceh, tiga kabupaten masih mengandalkan jalur udara.

“Di tiga kabupaten di Aceh diperlukan upaya luar biasa karena akses darat belum memungkinkan,” ujar Bahlil.

Menteri ESDM menjelaskan distribusi ditempuh melalui helikopter dan pesawat Hercules, pemanfaatan jalur alternatif, hingga pengiriman menggunakan rakit demi mempercepat pasokan. Data Tim ESDM Siaga Bencana per Senin (15/12/2025) pukul 19.00 WIB mencatat secara nasional 1.789.566 pelanggan terdampak, 1.591.271 pelanggan telah menyala kembali, dan 198.296 pelanggan masih padam.

Di Aceh, 774.401 dari 970.954 pelanggan telah pulih, sementara 539 desa masih padam, terbanyak di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di Sumatera Utara, 543.346 dari 554.048 pelanggan telah menyala kembali meski hujan deras, longsor, dan jalan putus menyebabkan sejumlah desa kembali padam. Sumatera Barat mencatat 273.804 dari 274.564 pelanggan telah pulih, dengan beberapa jorong kembali terendam akibat banjir susulan.

Untuk mempercepat kerja daerah, Presiden juga menyalurkan dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur terdampak dan Rp 4 miliar kepada 52 bupati dan wali kota di luar anggaran pemulihan. Dana tersebut telah dikirim dan diterima dalam waktu tiga hari setelah instruksi dikeluarkan guna memastikan rekonstruksi bergerak tanpa hambatan administratif.