Purbaya Heran BTN Minta Tambahan Dana, Surat Permohonan Belum Masuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta tambahan penempatan dana pemerintah, sementara surat permohonan resmi belum diajukan dan serapan dana sebelumnya belum maksimal. BTN sebelumnya telah menerima penempatan dana Rp25 triliun dari pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit, terutama sektor perumahan.

“Dari Rp55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri sudah 100 persen disalurkan, BRI 100 persen, BNI 68 persen, BTN baru 41 persen, kenapa mereka minta lagi ya? Aneh juga,” kata Purbaya dalam acara APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

“Ya sudah titip ya BTN, ya, bilang kalau suratnya sudah jadi nanti kita kasih,” sambungnya.

Purbaya menegaskan tambahan penempatan dana hanya bisa diputuskan setelah surat permohonan BTN diterima dan dilakukan penilaian terhadap kualitas penyaluran sebelumnya. Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan dan kebutuhan menjaga transmisi suku bunga kredit ke masyarakat.

Ia menjelaskan pemerintah turut memantau pergerakan uang primer atau base money yang mulai melemah. “Kita lihat dulu pertumbuhan uang primer, M0, base money itu di Oktober turun sedikit ke 7,7 persen dibandingkan September akhir yang 13,3 persen, jadi kita pikir ini mesti didorong ke atas lagi likuiditas di sistem,” ujar Purbaya.

Sebagai respons, pemerintah baru saja menambah penempatan dana di beberapa bank guna memperkuat likuiditas. “Kemarin Jumat kami pindahkan sebagian uang kami ke perbankan sebesar Rp76 triliun, Rp25 triliun di Mandiri, Rp25 triliun di BRI, Rp25 triliun di BNI, Rp1 triliun di Bank Jakarta, BTN belum kita salurkan karena suratnya belum sampai, dia baru mau akan kelihatannya,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan perseroan tengah menyiapkan surat permohonan tambahan penempatan dana. Ia menyebut BTN berencana mengajukan tambahan likuiditas kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Kami lagi ingin mengajukan surat, tetapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui, namanya usaha kan boleh saja, ya,” kata Nixon saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa lalu.

“Kami ingin minta tambahan antara Rp5 hingga Rp10 triliun, jika memang dimungkinkan,” sambungnya.

Nixon menjelaskan tambahan likuiditas itu akan diarahkan ke pembiayaan perumahan yang masih ekspansif pada akhir tahun.

Ia juga menyampaikan penempatan dana pemerintah Rp 25 triliun yang diterima BTN telah habis tersalurkan pada awal November. Menurut Nixon, sekitar 70 persen dana penempatan pemerintah tersebut disalurkan ke sektor perumahan. Sisanya dialokasikan ke segmen lain yang masih terkait pembiayaan BTN.