Selain Digitalisasi, ASN Didorong Mengedepankan Aspek Kemanusiaan Jalankan Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Selain digitalisasi, Aparatur sipil negara (ASN) juga didorong untuk mengedepankan aspek kemanusiaan dalam birokrasi. Oleh karena itu, Ketua KORPRI Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Taufik, mengusulkan penerapan 'Jeda Hening' selama 15 menit sebelum rapat sebagai ruang refleksi untuk memastikan setiap pengambilan keputusan berpijak pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kata Dedi, didorong untuk menerapkan konsep 'Klinik Karier ASN'. Yakni, wadah penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital, manajemen data, dan penilaian kinerja berbasis capaian terukur. “Era digital menuntut ASN mampu mengolah data, memanfaatkan teknologi, dan menghadirkan solusi yang relevan bagi kebutuhan warga,” ujar Dedi Taufik, Kamis (6/11/2025).

Dedi pun, resmi melantik dan mengukuhkan Ahmad Rifa’i Azhary sebagai Ketua KORPRI Kabupaten Cianjur periode 2025–2030, pada Selasa (4/11), di Bale Panca Prasetya KORPRI Cianjur. Pelantikan ini, sekaligus menjadi momentum penguatan reformasi birokrasi di daerah pascabencana dan dalam masa pemulihan pembangunan wilayah.

Dedi mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) di era digital dituntut tidak hanya profesional dan kompeten, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta orientasi pelayanan publik yang kuat. “Transformasi birokrasi harus digerakkan oleh kinerja nyata dan pelayanan yang berempati kepada masyarakat,” kata Dedi.

Dedi mencontohkan strategi digitalisasi birokrasi Estonia sebagai model pengembangan tata kelola yang efektif dan efisien. Menurutnya, daerah seperti Cianjur memiliki peluang besar menerapkan inisiatif serupa untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik.

Dedi juga mengenalkan konsep 'Bank Waktu', yakni sistem pertukaran jam lembur dengan kesempatan pelatihan serta mentoring antara ASN senior dan junior, untuk mendorong pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Dalam arahannya kepada pengurus baru, Dedi mendorong KORPRI Cianjur meningkatkan inovasi dan kepemimpinan, serta memperkuat program pembinaan pegawai. Ia menekankan pentingnya mengaktifkan program unggulan seperti Gerakan 100 Inovasi Desa dan Sekolah Kepemimpinan KORPRI. “Cianjur harus menjadi pelopor birokrasi yang unggul secara administrasi dan memiliki hati untuk rakyat,” katanya.

Di sisi lain, Dedi mengingatkan bahwa teknologi hanyalah sarana, sedangkan manusia di balik sistem menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. “Hati pelayan publiklah kunci perubahan sesungguhnya,” katanya.

Sementara menurut Ketua KORPRI Cianjur yang baru dilantik, Ahmad Rifa’i Azhary, kesiapannya menjalankan visi tersebut. “Kami akan memastikan pelayanan publik di Cianjur terus meningkat, baik dari sisi kualitas layanan maupun sikap humanis aparatur,” katanya.