Setahun Kabinet Merah Putih, Analis Soroti Sejumlah Peran Kemendagri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang setahun Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2025, capaian kinerja kementerian dalam mengeksekusi program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dievaluasi. Salah satu yang dinilai berhasil mengemban tugas dari Presiden Prabowo dalam menjalankan program kerakyatan terlaksana hingga level daerah adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Analis menilai telah banyak capaian positif yang diraih Kemendagri, mulai pengendalian inflasi daerah hingga mengawal program prioritas. Menurut analis politik dari Universitas Syiah Kuala Aryos Nivada, tugas Kemendagri dalam menjaga inflasi di daerah sudah berada pada jalur yang benar.

Laju inflasi yang terjaga di rentang 2,31-2,65 persen merupakan kerja Kemendagri yang patut diapresiasi. Angka itu masih dalam target sasaran inflasi. Tugas Kemendagri mengendalikan inflasi daerah dijalankan betul di bawah orkestrasi M Tito Karnavian.

"Namun, koordinasi di level daerah masih perlu diperkuat. Masih banyak daerah yang rentan karena lemahnya sistem deteksi dini terhadap fluktuasi harga pangan dan distribusi barang. Kemendagri perlu juga menjadi penggerak data lapangan melalui early warning system harga yang terhubung dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bank Indonesia," kata Aryos saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia juga menyebut, Kemendagri sukses mengawal sederat program kerakyatan, yaitu Makan Bergizi gratis (MBG), program 3 Juta Rumah, program Koperasi Desa Merah Putih, serta rehabilitasi sekolah dan Sekolah Unggul Garuda. Langkah Mendagri Tito yang menginstruksikan inspektorat daerah turun langsung mengawasi program unggulan Presiden Prabowo, termasuk MBG, bisa menutup celah pelanggaran.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberhasilan menjangkau 14,2 juta siswa merupakan langkah besar. Inspektorat daerah mesti diberdayakan secara aktif untuk mengawasi implementasi MBG. Saya juga menyarankan agar dibentuk Forum UMKM Pangan Lokal supaya suplai bahan makanan tetap stabil dan terpantau," kata Aryos.

Selain itu, peran sentral Kemendagri di program 3 Juta Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terlihat dalam pembebasan penerbitan izin bangunan (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam program itu, Aryos menyarankan Kemendagri menginstruksikan pemda mensinkronkan tata ruang dengan kebijakan perumahan nasional. "Agar rumah rakyat terhubung dengan kawasan ekonomi produktif," kata Aryos.

Dia juga menyoroti pentingnya peran Kemendagri dalam program rehabilitasi sekolah dan Sekolah Unggul Garuda. Ke depan, Kemendagri perlu menyentuh tata kelola keuangan daerah serta pendampingan teknis bagi daerah yang lemah dalam perencanaan. "Saran saya kolaborasi dengan kampus dan asosiasi profesi akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekolah," ucap Aryos.