Survei: 80,7 Persen Publik Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut hasil survei terbaru lembaga riset KedaiKOPI, sebanyak 80,7 persen responden setuju bila presiden kedua RI Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Hendri Satrio.

"Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen, dan yang tidak tahu 3,6 persen," kata sosok yang akrab disapa Hensat itu dalam paparan survei bertajuk "Pengangkatan Pahlawan Nasional", Ahad (9/11/2024).

Berdasarkan survei itu, menurut Hensat, ada sejumlah alasan bagi masyarakat yang setuju dengan pengusungan tokoh yang biasa disebut Pak Harto itu sebagai pahlawan nasional. Sebanyak 78 persen responden mendukung pemberian gelar itu dengan alasan, Pak Harto dianggap berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan.

Kemudian, sebanyak 77,9 persen responden beralasan, Pak Harto sukses melakukan pembangunan untuk bangsa.

Berikutnya, sebanyak 63,2 persen responden memandang Pak Harto berhasil menghadirkan sekolah dan sembako murah untuk rakyat. Adapun 59,1 persen responden beralasan, pada masa penguasa Orde Baru itu, Indonesia mengalami stabilitas politik yang baik.

Sementara itu, barisan yang tidak mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, sebanyak 88 persen responden tidak mendukung Pak Harto karena dalam masa kepemimpinannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dinilai marak terjadi.

Berikutnya, sebanyak 82,7 persen responden tidak mendukung penganugerahan gelar pahlawan nasional itu karena menganggap Soeharto telah membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Kemudian, sebanyak 79,6 persen responden menilai Soeharto sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM). Tercatat 61,3 persen memandang tokoh yag wafat pada 2008 itu terlibat dalam kasus intimidasi beberapa pihak dan sejumlah peristiwa kontroversial.

Menurut Hensat, hasil survei pihaknya ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebelum mengambil langkah terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional.