Tangkal Disinformasi Penanganan Bencana Langkah Seskab Teddy Perlu Diapresiasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan bencana banjir dan longsor Aceh Sumatra hingga kini masih menyedot perhatian publik, menjadi sorotan utama sejumlah media massa, hingga memunculkan beragam kritik pedas di media sosial. Tak jarang pegiat media sosial, konten creator dan influencer memberikan opininya tentang adanya ketidaksesuaikan antara apa yang telah dikerjakan pemerintah dan kenyataan di lokasi bencana.

Masih munculnya berita bohong atau hoaks di media sosial, dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan warga terdampak bencana maupun publik luas lainnya.

Analis komunikasi publik Universitas Dian Nusantara Ferdi Setiawan menilai pola komunikasi pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya akhir akhir ini merupakan terobosan luar biasa dalam memecah kebuntuan penyampaian informasi tentang penanganan bencana kepada publik. Tidak maksimalnya komunikasi pemerintah pada saat penanganan awal bencana, kini mulai teratasi dengan tampilnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam setiap Konferensi Pers.

“Dalam teori komunikasi Two Step Flow, komunikasi massa efektif sering terjadi ketika pesan disampaikan melalui opinion leader kepada publik. Nah sosok Sekretaris Kabinet Teddy karena kedekatannya dengan Presiden, bisa menjadi jembatan pesan yang tepat, sehingga apa yang disampaikannya cenderung lebii mudah diterima oleh publik daripada disampaikan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang terfragmentasi” ujar Ferdi dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (2/1/2025)

Dalam beberapa kesempatan, Sekretraris Kabinet Teddy Indra Wijaya menunjukan gestur yang lebih percaya diri dan lugas dalam menyampaikan informasi perkembangan terkini penanganan bencana banjir Aceh dan Sumatra baik secara formasi melalui konferensi pers gabungan maupun door stop seperti saat menyampaikan data konkret seperti penyerahan 12 helikopter untuk evakuasi, penyambungan jembatan darurat serta pemulihan 80 persen layanan rumah sakit dan puskesmas.

Langkah tersebut menurut Ferdi adalah bukti telah adanya upaya optimalisasi peran komunikator pemerintah dalam menghadapi tantangan krisis komunikasi khususnya dalam penanganan bencana.

“Komunikasi pemerintah dan keterbukaan informasi publik bukan sekadar pelengkap kebijakan penanggulangan bencana, melainkan menjadi faktor kunci penyelamat nyawa, pemulih kepercayaan publik, dan penguat ketahanan sosial. Inilah yang harus disadari oleh stake holder terkait agar distribusi informasi bisa lebih optimal, tidak hanya cepat dan tepat sasaran, namun juga berbasis data yang kuat sehingga tidak membingungkan persepsi masyarakat” tegas Ferdi yang juga pemerhati keterbukaan informasi publik.

Ferdi menambahkan memasuki tahun 2026, optimisme harus dibangun secara realistis dan terukur. Seyogyanya pemerintah, baik pusat maupun daerah di Aceh dan Sumatra, bisa menjadikan komunikasi bencana sebagai strategi utama, bukan aktivitas insidental.

“Informasi bencana tidak cukup disampaikan saat krisis, tetapi akan lebih baik dan optimal jika disampaikan secara berkala, faktual dan terbuka. Terlebih di era digital, komunikasi pemerintah harus semakin masif dan terpadu, baik melalui website resmi, media sosial pemerintah, media massa sebagaimana semangat Keterbukaan Informasi Publik dalam UU No.14 Tahun 2008”, tegas Dosen Ilmu Komukasi Undira ini.

Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi melainkan membangun harapan dan kepercayaan publik.Perubahan paradigma komunikasi pemerintah dari sekadar menyampaikan informasi menjadi mengelola kepercayaan publik. Dengan demikian komunikator pemerintah, juru bicara, humas, dan pejabat publik perlu tampil lebih empatik, transparan, dan konsisten.