4 hours ago
7
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih di Graha Sabha Pramana UGM, Selasa (15/9/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Kehutanan dan berbagai instansi terkait terus memperketat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah banyaknya laporan ada tujuh gunung yang mengalami kebakaran di wilayah Jawa Timur.
"Dalam penanganan ini kita kolaborasi dengan para pihak, baik dari Kementerian Kehutanan, kemudian BNPB, kemudian TNI, Polri, dan kemudian pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengendalikan kebakaran tersebut," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih di Graha Sabha Pramana UGM, Selasa (15/9/2026).
Dyah menegaskan dari total tujuh lokasi yang terbakar, sebagian berada di dalam kawasan konservasi, sementara sebagian lainnya perlu diverifikasi apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan.
"Penyebab kebakaran ini masih harus didalami lebih lanjut. Tapi faktor paling besar biasanya ada campur tangan dari manusia yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran,” kata Dyah.
Saat disinggung mengenai titik terparah di antara ketujuh gunung tersebut termasuk kawasan Gunung Bromo yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran pada bulan Agustus, pihak kementerian menyatakan masih akan melakukan pengecekan data secara mendalam.
Maraknya kebakaran pada saat ini juga dipengaruhi oleh dampak fenomena iklim El Nino yang siklusnya terjadi setiap lima tahun sekali. Kondisi kemarau yang lebih panjang dan kering membuat potensi kebakaran menjadi lebih tinggi dan mudah meluas apabila terpantik oleh suatu kejadian.
Sebagai langkah mitigasi, pengendalian di lapangan telah diupayakan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Namun, efektivitas OMC sangat bergantung pada kondisi iklim dan ketersediaan bibit awan di wilayah terdampak. Jika bibit awan tidak tersedia, rekayasa cuaca tersebut tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Menanggapi isu mengenai luasnya sebaran asap karbon dioksida, Kementerian Kehutanan menyatakan perlunya pengecekan data lebih lanjut untuk memastikan sumber dari sebaran tersebut.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas berupa penegakan hukum. Tindakan hukum ini akan diberikan kepada pihak manapun, baik oknum masyarakat maupun korporasi, yang terbukti secara sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
