Turki Sebut Mesir Bisa Gabung Pakta Pertahanan Makkah

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan bahwa Mesir dapat bergabung dalam perjanjian pertahanan bersama yang penting antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, yang telah ditandatangani di Mekkah pekan lalu. Bergabungnya Mesir bisa signifikan menambah perjanjian negara-negara Muslim tersebut.

Fidan menyampaikan Anadolu Agency bahwa visi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah memperluas cakupan pakta tersebut ke negara-negara lain di kawasan itu. Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut—yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap ketiga pihak—hanya bersifat defensif, dan mereka tidak memiliki ambisi ekspansionis. 

"Visi presiden kami adalah agar inisiatif ini tidak terbatas pada tiga negara saja, melainkan terus berkembang dan, jika perlu, merangkul semua negara di bawah payung kerja sama ini," ujar Fidan, Sabtu. 

Menurutnya, Mesir juga bisa menjadi bagian dari kesepakatan tersebut pada tahap berikutnya. Ia menambahkan bahwa kesepakatan itu tidak secara spesifik menyebutkan adanya "ancaman bersama" tertentu, serta menyatakan bahwa akan ada latihan militer dan sesi pelatihan yang dilaksanakan dalam kerangka Pakta Pertahanan Mekkah tersebut.

Fidan mengatakan bahwa pakta tersebut tidak menetapkan Iran—atau negara mana pun—sebagai ancaman bersama.

Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani pada hari Jumat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kesepakatan ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. "Tidak ada ancaman spesifik yang kami cantumkan secara tertulis," ujar Fidan kepada kantor berita pemerintah Turki, Anadolu.

Ia menambahkan bahwa negara-negara yang tidak menyerang pihak penandatangan tidak akan dianggap sebagai sasaran. Komitmen ala Pasal 5 Fidan menggambarkan pakta tersebut "secara teknis" mirip dengan klausul pertahanan kolektif Pasal 5 NATO, yang menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. 

Namun, respons yang diberikan akan bergantung pada situasi dan kondisi. Negara yang diserang harus mengajukan permintaan bantuan dan merinci jenis dukungan yang dibutuhkan, kata Fidan. 

Dukungan tersebut dapat mencakup berbagai hal, mulai dari intelijen dan logistik hingga amunisi atau pengerahan unit militer. Aliansi ini juga akan membentuk komite politik dan militer—yang melibatkan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala militer—serta sebuah sekretariat di Arab Saudi. 

Fidan mengatakan ketiga negara akan bekerja sama dalam pelatihan gabungan, pertukaran intelijen, logistik, penilaian ancaman, dan interoperabalitas militer.