5 days ago
30
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi memberikan pandangan terkait rencana salah satu fraksi di DPRD Sumedang, Jawa Barat yang bakal mengajukan hak interpelasi dalam kasus yang menyeret nama Wakil Bupati Fajar Aldila. Ia mewanti-wanti terkait langkah yang akan dilakukan tersebut.
Muradi mengatakan terdapat tiga aspek yang harus terpenuhi sebelum dilakukan interpelasi. Apabila ketiga hal itu tidak terpenuhi maka hak interpelasi yang dilakukan patut diduga bermuatan political game.
Ia menyebut ketiga aspek tersebut yaitu terkait berdampak luas seperti kepala daerah tidak melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik terganggu. Selain itu, hubungan antara eksekutif dan legislatif renggang karena tidak sepaham.
"Ketiga yaitu kalau DPRD merasa proses yang telah dilakukan dalam kasus tersebut itu tidak proporsional," ucap dia, Rabu (9/9/2026).
Ia menuturkan, syarat-syarat itu nihil dalam kasus yang menyeret nama Wabup Sumedang. Sebab pelayanan publik tidak terganggu, hubungan Pemkab Sumedang dengan DPRD Sumedang dan kehidupan masyarakat normal saja.
"Saya menilai interpelasi ini terlalu jauh. Karena, ya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi," ungkap dia.
Sebelumnya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir buka suara terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Wabup Sumedang Fajar Aldila. Ia meminta semua pihak menahan diri dan menunggu hasil investigasi yang dilakukan Pemprov Jabar.
Dony mengaku sudah bertemu dengan kedua belah pihak. Di satu sisi, ia memohon maaf kepada masyarakat Sumedang atas kegaduhan kasus tersebut.
"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang atas opini yang berkembang di masyarakat," ucap dia, Kamis (3/9/2026).
Ia mengungkapkan situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Dony pun mengaku sudah bertemu dengan Wabup Sumedang dan pihak yang diduga sebagai korban serta mendapatkan penjelasan lebih dalam.
Ia mengaku ingin memastikan proses mencari kebenaran tetap berjalan. Serta melindungi hak dan martabat setiap pihak untuk diperlakukan secara adil.
"Kedua belah pihak telah menyampaikan penjelasan," kata dia.
Ia mengaku belum dapat menyimpulkan terkait masalah tersebut. Dony mengajak semua pihak untuk tidak berasumsi sendiri sebelum hasil investigasi muncul.
Ia menyebut memahami masyarakat membutuhkan penjelasan yang bertanggung jawab dan tidak membuat kesimpulan. Pihaknya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak berasumsi sendiri atau berstatement sendiri sebelum adanya hasil resmi.
"Kami menghormati dan mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh tim investigasi untuk bekerja secara objektif. Kami meyakini tim akan bekerja profesional guna menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan," kata dia.
Dony Ahmad Munir memastikan bahwa pemerintahan di Kabupaten Sumedang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat juga normal.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat akan terus kami prioritaskan," kata dia.
Sebelumnya, beredar di media sosial R diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan Wabup Sumedang. Dugaan penganiayaan tersebut diduga melibatkan banyak pihak. Bahkan informasinya korban sudah melapor ke Polda Jawa Barat.
