180 Hotspot Muncul di Kalsel, Kemenhut Terapkan Strategi Berlapis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jambi dengan mengandalkan deteksi dini, pemantauan titik panas, verifikasi lapangan, respons cepat hingga pelibatan masyarakat.

Strategi tersebut diterapkan di tengah munculnya ratusan titik panas di Kalsel dan masih ditemukannya karhutla di sejumlah wilayah Jambi, dengan Kemenhut menekankan pencegahan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Di Kalsel, Kemenhut mencatat luas karhutla pada areal pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mencapai 502,89 hektare sepanjang Januari-Juli 2026. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kewaspadaan sekaligus penguatan pencegahan dini di wilayah yang memiliki potensi kebakaran.

Dalam pernyataannya, Rabu (26/8/2026), Kemenhut mengatakan pemantauan harian Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) menggunakan satelit NOAA-20 (VIIRS) mendeteksi 180 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga menengah di Kalsel pada 24 Agustus 2026.

Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Banjar sebanyak 40 titik, Barito Kuala empat titik, Hulu Sungai Selatan 54 titik, Hulu Sungai Tengah satu titik, Hulu Sungai Utara 13 titik, Kota Banjarbaru 15 titik, Kotabaru satu titik dan Tabalong satu titik.

Dari 180 hotspot tersebut, sebanyak 15 titik atau 8,33 persen berada di dalam areal PBPH. Sementara 165 titik atau 91,67 persen lainnya berada di luar areal PBPH.

Sebanyak 15 hotspot di dalam areal PBPH berada di PT Borneo Indo Tani dan PT Inhutani I Unit Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, PT Dwima Intiga di Kabupaten Tapin, PT Inni Joa di Kabupaten Tanah Bumbu, serta PT Inhutani I Unit Pelaihari. Informasi tersebut telah disampaikan kepada PBPH terkait untuk ditindaklanjuti.

Kemenhut menegaskan hotspot merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran. Karena itu, strategi pengendalian tidak berhenti pada pemantauan satelit, tetapi dilanjutkan dengan verifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

BPHL Wilayah XI Banjarbaru mendorong pemegang PBPH memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan hotspot harian, patroli menara pantau, kesiapan posko, personel dan sarana prasarana, patroli terpadu, ground check hingga pemadaman apabila ditemukan kebakaran.

Pencegahan juga dilakukan dengan memasang papan imbauan dan menjalankan kampanye pencegahan karhutla untuk menekan potensi kebakaran sejak dari tingkat tapak.

Strategi serupa diperkuat di Jambi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja untuk memastikan pengendalian karhutla berjalan secara terpadu hingga tingkat lapangan.

Raja Juli memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla di Daops Manggala Agni Kemenhut Jambi. Dalam rapat tersebut, ia menekankan respons cepat, patroli, pemantauan kondisi lapangan dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

“Kita tidak boleh lengah. Setiap titik api harus segera direspons dan ditangani. Kuncinya adalah kecepatan, kesiapsiagaan, dan kolaborasi. Manggala Agni Kemenhut tidak bekerja sendiri, tetapi bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait,” ujar Raja Juli.

Setelah rapat koordinasi, Raja Juli meninjau langsung lokasi karhutla di Desa Pandan Sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perjalanan menuju lokasi dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua hingga tenda komando dan titik penanganan kebakaran.

Di lokasi, Raja Juli melihat proses pemadaman yang dilakukan petugas bersama masyarakat. Ia juga berdialog dengan Suwarno, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat yang terlibat dalam pengendalian karhutla.

Raja Juli mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu strategi penting karena warga berada dekat dengan lokasi kejadian dan memahami kondisi wilayah. MPA bersama Manggala Agni dan unsur lainnya dinilai dapat membantu mendeteksi serta merespons kebakaran sejak dini.

“Saya ingin melihat langsung kondisi yang dihadapi teman-teman di lapangan. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang ikut turun bersama petugas. Pengendalian karhutla memang harus menjadi kerja bersama,” katanya.

Menurut Raja Juli, pengendalian karhutla tidak cukup mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Strategi harus dimulai dari patroli dan pemantauan hotspot, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah jangan sampai api membesar. Semakin cepat informasi diterima dan semakin cepat petugas bergerak, semakin besar peluang kita mengendalikan kebakaran sebelum meluas. Mari kita jaga hutan dan lahan ini bersama-sama,” ujarnya.

Kemenhut menilai pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), aparat, dunia usaha dan masyarakat.

Dengan strategi berlapis tersebut, pengendalian karhutla diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga memperkuat rantai respons mulai dari deteksi hotspot, verifikasi kondisi di lapangan, kesiapan personel dan peralatan hingga keterlibatan masyarakat untuk mencegah api meluas.