Ajukan Rencana Anggaran 2027, BKPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Diperkuat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027, Senin (22/6/2026).

Forum ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memastikan kesinambungan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.

Kegiatan koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi (PDAT) serta Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI telah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada 11 Juni 2026.

Usulan tersebut diajukan untuk menjawab kebutuhan pendanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif.

“Pagu indikatif yang ada saat ini belum mengakomodir program dan kegiatan pengelolaan BWN-KP. Karena itu, kami mendorong seluruh unit kerja untuk aktif berdiskusi, memberikan masukan terbuka, serta tetap menjaga semangat dalam mengawal program perbatasan meskipun dihadapkan pada keterbatasan atau penyesuaian anggaran,” ujar dia lewat keterangan tertulis.

Ia menambahkan, seluruh usulan program dan kegiatan tahun 2027 harus mengacu pada program prioritas nasional sesuai amanat Presiden, sehingga perencanaan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa fokus Program Kerja Strategis BNPP Tahun Anggaran 2027 mencakup dukungan terhadap 11 Program Kerja Prioritas Nasional di kawasan perbatasan melalui 13 kegiatan, pelaksanaan tiga kegiatan prioritas nasional penugasan BNPP, tujuh kegiatan prioritas BNPP yang bersifat strategis dan tidak dapat ditunda, 58 kegiatan prioritas BNPP, serta 26 kegiatan dukungan manajemen.

“Pagu indikatif BNPP Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp213,92 miliar, terdiri atas belanja operasional Rp193,92 miliar dan nonoperasional Rp20 miliar. Namun, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan belum memperoleh alokasi anggaran,” ungkap Budi Setyono.

Ia menambahkan, BNPP RI telah mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp231,54 miliar kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, sehingga total pagu anggaran yang diusulkan menjadi Rp445,47 miliar.

Dari sisi perencanaan nasional, Perencana Ahli Pertama Direktorat Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, MT. Noor Hafa, menyampaikan bahwa pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari Asta Cita Prioritas Nasional 2, yang menitikberatkan pada pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta penguatan kemandirian bangsa.

Fokus tersebut mencakup pembangunan postur pertahanan, keamanan laut, penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri, serta diplomasi perbatasan melalui penyelesaian batas darat dan maritim dengan negara tetangga.

Ia juga memaparkan tiga rencana output prioritas yang akan dilaksanakan, yakni pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan, Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan, serta pembangunan Pos TNI AL atau Pos Kawasan Perbatasan.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Direktorat PDAT Bappenas, Muhammad Yudo, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan terutama berada pada Prioritas Nasional 2 dan 6 serta Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Secara nasional, terdapat 30 kabupaten daerah tertinggal dan 204 kecamatan perbatasan, dengan 431 desa prioritas berstatus tertinggal dan sangat tertinggal yang menjadi fokus intervensi, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, menambahkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA). Oleh karena itu, ia mendorong BNPP RI untuk mempercepat koordinasi dan konfirmasi agar usulan anggaran yang diajukan dapat terakomodasi secara optimal sebelum proses reviu pendanaan diselesaikan.

Forum koordinasi ini juga menegaskan pentingnya penguatan bukti dukung terhadap usulan tambahan anggaran BNPP RI, yang akan menjadi dasar penyusunan kertas kerja analisis oleh Bappenas dalam menentukan skala prioritas pendanaan.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan kawasan perbatasan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antarkementerian dan lembaga diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di beranda terdepan Indonesia.