Apresiasi Rencana Pemerintah Reformasi Polri, PBHI: Jangan Hanya Jadi Gimmick

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Yogyakarta bersama lembaga-lembaga bantuan hukum lain di DIY memberikan tanggapan atas respons Presiden terhadap tuntutan reformasi Polri. 

Perwakilan PBHI, Siti Fatimah, menyebut lembaganya mengapresiasi rencana pemerintah untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Rencana ini dinilai sebagai bentuk komitmen politik seorang pemimpin negara untuk mewujudkan perubahan institusional yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan mandat konstitusi.

PBHI menyoroti buruknya kinerja kepolisian. Institusi tersebut dituding kerap melakukan tindakan kekerasan yang brutal dalam penegakan hukum. Salah satu kasus yang disinggung adalah tindakan represif kepolisian selama unjuk rasa pada akhir Agustus lalu.

Kinerja buruk kepolisian ini disebut telah menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Oleh sebab itu, PBHI mendesak agar reformasi kepolisian segera dilakukan tanpa campur tangan politik.

Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa rencana reformasi ini hanya sekadar omon-omon. PBHI mengkritik belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) serta konsep reformasi yang jelas dari pemerintah. PBHI berharap tim reformasi diisi oleh orang-orang yang relevan agar menghasilkan perubahan yabg bukan sekadar pemeriksaan administrasi.

"Reformasi Polri harus menyasar titik hulu sehingga menjadi katalisator perbaikan NKRI. Jangan sampai agenda ini hanya menjadi gimmick pihak tertentu yang justru berpotensi membajak agenda reformasi menjadi agenda politisasi," ujar Fatima dalam konferensi pers di Yogyakarta, Rabu (17/9/2025).

Sementara itu, Dhanil Alghifari dari LBH Yogyakarta memiliki pandangan senada dengan PBHI. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilakukan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga menyeluruh hingga struktur dan kultur kelembagaan.

Dhanil juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam proses reformasi. Menurutnya, rencana reformasi tidak boleh semata-mata menjadi upaya memenuhi tuntutan publik.

"Jangan sampai reformasi Polri hanya menjadi gimik atau seremonial belaka. Reformasi Polri perlu melibatkan masyarakat sipil untuk mengukur sejauh mana perubahan itu benar-benar dijalankan," kata Dhanil.