BNPP Minta Kementerian Selaraskan Program Sesuai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui  menggelar Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tahun 2026 di Hotel Tamarin, Jakarta, Jumat (31/7/2026). 

Forum tersebut menjadi langkah strategis BNPP RI dalam mendorong pemanfaatan hasil pengukuran IPKP sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Yedi Rahmat, menyampaikan bahwa pengukuran IPKP Tahun 2026 terhadap 22 PPKP yang terdiri atas 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menunjukkan hasil yang positif. Nilai IPKP Tahun 2026 tercatat sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C), mendekati target nasional sebesar 0,60.

"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Yedi.

Menurut Yedi, hasil pengukuran IPKP harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. 

Oleh sebab itu, BNPP RI mendorong seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan dalam menyusun program prioritas di kawasan perbatasan yang terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya.

Selain itu, Yedi mengungkapkan, BNPP RI mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, Yedi menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.