BPK Kawal Program Ketahanan Energi Lewat Pemeriksaan Tematik Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan ketahanan energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional pada Semester II 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal agenda prioritas pembangunan Asta Cita, khususnya di bidang ketahanan energi.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan energi merupakan penopang utama pembangunan nasional karena berperan mendukung pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan industri, transportasi, pertanian, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, BPK berkomitmen mengawal pengelolaan sektor energi agar berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

Dalam menyiapkan pemeriksaan tematik nasional tersebut, BPK melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh rantai ekosistem energi, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Kegiatan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) dan Rapat Koordinasi (Rakor) BPK digelar pada 29-30 Juli 2026 di Kantor Pusat BPK.

Forum tersebut dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BRIN Arif Satria, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unggul Priyanto, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Isma mengatakan pemeriksaan tematik ketahanan energi akan menggunakan pendekatan ekosistem (cross-cutting audit), yang memandang seluruh pelaku dalam rantai nilai energi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung.

"BPK tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami akar permasalahan, risiko yang berkembang, serta perbaikan yang diperlukan agar sistem berjalan lebih efektif," ujar Isma dalam Rakor BPK bertema "BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi", Jumat (31/7/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono mengatakan pemahaman yang komprehensif terhadap ekosistem energi diperlukan agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan ketahanan energi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"BPK hadir untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Budi.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional tersebut, BPK mengerahkan sumber daya terbaik yang dimiliki, memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja, serta membangun pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem energi nasional.

Melalui langkah tersebut, BPK berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola energi nasional.

Pra Rakor dan Rakor BPK juga dihadiri Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama BPK.