BPS Luruskan Salah Kaprah soal Desil DTSEN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) meluruskan pemahaman keliru yang berkembang di masyarakat soal desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS menegaskan desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan keluarga, melainkan pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, selama ini banyak yang keliru menafsirkan angka desil sebagai patokan tunggal kondisi ekonomi seseorang. Padahal desil hanya menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibanding keluarga lainnya.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi.

BPS menegaskan kesalahpahaman lain yang kerap muncul adalah anggapan desil dihitung murni dari penghasilan. Faktanya, pemeringkatan mempertimbangkan kondisi perumahan, sumber air minum, energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

Berbagai karakteristik itu dihitung secara bersama-sama menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif keluarga.

Karena itu, kata BPS, keluarga dalam desil yang sama tidak selalu punya pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang sama persis. Posisi desil juga bisa berubah seiring perubahan kondisi keluarga dan posisi relatifnya terhadap keluarga lain, bukan angka yang tetap selamanya.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. BPS memastikan data ini terus dimutakhirkan lewat berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta masukan masyarakat.

Penjelasan BPS ini disampaikan di tengah pembahasan pemerintah soal penggunaan desil dalam kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya juga menegaskan pengelompokan desil tetap berada pada rentang 1 hingga 10.

"Desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Kira-kira nggak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah juga tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan mekanisme pembatasan tersebut masih dalam kajian.