BSI Biayai Proyek Hijau dan Sosial dengan Sukuk Berkelanjutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerbitkan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Berkelanjutan Tahap II Tahun 2025 senilai Rp5 triliun. Penerbitan ini merupakan kelanjutan dari Sustainability Sukuk Tahap I yang dirilis pada 2024 senilai Rp3 triliun.

Penawaran sukuk tahap II tersebut telah dilakukan pada 19–23 Juni 2025. Wakil Direktur Utama BSI Bob T Ananta mengatakan, penerbitan ini menjadi bukti komitmen BSI dalam mendorong keuangan berkelanjutan, terutama di sektor UMKM dan pembiayaan hijau.

“Penerbitan Sukuk Sustainability merupakan komitmen perusahaan pada implementasi keuangan berkelanjutan terutama pada aspek pembiayaan berkelanjutan terutama di sektor UMKM dan pembiayaan hijau,” kata Bob dalam siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Bob menjelaskan, sukuk ini tak hanya menjadi alternatif investasi syariah yang aman dan menguntungkan, tetapi juga mendukung perluasan literasi keuangan syariah serta menjadi sumber pendanaan yang stabil bagi bank.

“Sustainability Sukuk menciptakan value beyond profit. Sukuk ini secara langsung mendukung prinsip-prinsip pembiayaan berkelanjutan melalui pembiayaan proyek-proyek yang berwawasan lingkungan dan sosial sesuai dengan Sustainability Sukuk Framework BSI,” ujarnya.

Pembiayaan dari sukuk ini akan disalurkan ke berbagai sektor sosial dan lingkungan. Untuk kategori Kegiatan Usaha Berbasis Sosial (KUBS), pembiayaan mencakup penciptaan lapangan kerja, dukungan terhadap UMKM dan usaha mikro, pemberdayaan sosial ekonomi, hingga perluasan akses terhadap layanan esensial.

Sementara itu, untuk kategori Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL), dana sukuk akan dialokasikan ke sektor energi terbarukan, produk ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Hingga Maret 2025, total pembiayaan berkelanjutan BSI telah mencapai Rp72,6 triliun, terdiri dari Rp58 triliun untuk sektor sosial dan Rp14,6 triliun untuk sektor hijau.

BSI juga menjalankan inisiatif digital carbon tracking dan green zakat sebagai bagian dari komitmen menuju target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060.