REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai jika didukung desain kelembagaan yang matang, persiapan yang memadai, dan tata kelola yang kuat.
“Keberhasilan dan kebermanfaatan dari DSI bukan hanya dari apa yang ingin dituju atau objektifnya seperti meningkatkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan negara,” kata Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Faisal, tujuan pembentukan DSI secara prinsip tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi yang akan menentukan apakah lembaga tersebut mampu memberikan nilai tambah atau justru menimbulkan persoalan baru.
Ia mengatakan, manfaat yang diharapkan dari DSI baru dapat terwujud apabila seluruh aspek teknis pelaksanaannya dirancang secara matang dan didukung tata kelola yang baik.
“Keberhasilan dan juga akan ada dampak positifnya atau tidak itu juga bergantung pada desain, preparation yang cukup, dan rigorous, lalu yang terakhir juga adalah masalah bagaimana nanti good governance,” ucap Faisal.
Faisal menilai perhatian utama saat ini seharusnya diarahkan pada desain kelembagaan, kesiapan implementasi, kelayakan pelaksanaan, hingga kualitas sumber daya manusia yang akan menjalankan DSI.
“Nah ini yang sebetulnya menjadi concern selama ini, jadi bukan pada tujuannya pada tataran tujuan, tapi pada tataran teknikal, good governance yang harus dibuktikan bahwa ini nanti akan betul-betul memberikan nilai tambah bukan menciptakan satu masalah yang baru,” kata Faisal.
Ia mengingatkan tujuan yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila persiapan dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berpotensi menimbulkan berbagai celah yang merugikan dunia usaha maupun investor.
“Kalau dari sisi tujuan itu bagus, tapi kalau dari sisi persiapannya tidak matang banyak hal loopholes bahkan menciptakan permasalahan bagi pelaku swasta dan juga investor,” ujarnya.
Selain desain dan tata kelola, Faisal juga menyoroti faktor waktu penerapan kebijakan. Menurut dia, implementasi DSI dilakukan ketika masih terdapat berbagai kekhawatiran terkait iklim investasi nasional.
“Belum lagi masalah timing karena dari kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa banyak concern terhadap iklim investasi di Indonesia. Nah timing ini justru sebetulnya sangat-sangat riskan,” kata Faisal.

12 hours ago
12













































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5499312/original/081206000_1770782561-Depositphotos_132132754_XL.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5509321/original/086615600_1771679962-SnapInsta.to_630114161_18162147202417018_2870114530835891224_n__1_.jpg)
