Defisit APBN 2026 Diproyeksi Rp 700 Triliun, Berpotensi Tekan Penurunan Yield SBN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelebaran defisit fiskal pada 2026 dinilai berpotensi menekan ruang penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Kepala Divisi Riset Ekonomi sekaligus Chief Economist PEFINDO Suhindarto menyebut defisit APBN 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 638 triliun hingga Rp 700 triliun. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penerbitan SBN dalam jumlah besar, terutama di tengah tingginya utang jatuh tempo.

“Kalau akhirnya defisit melebar, ini sebenarnya bisa menjadi sinyal kuat bagi penerbitan SBN di tahun 2026,” kata Suhindarto dalam Taklimat Media PEFINDO yang digelar secara daring, dikutip Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, besarnya defisit yang dikombinasikan dengan surat utang jatuh tempo sekitar Rp 836 triliun berpotensi mendorong penerbitan SBN secara bruto hingga Rp 1.585 triliun pada 2026.

“Dengan defisit yang meningkat dan surat utang pemerintah yang jatuh tempo cukup besar, penerbitan SBN secara bruto bisa mencapai sekitar Rp 1.585 triliun,” ujarnya.

Menurut Suhindarto, kondisi tersebut berisiko membuat pergerakan yield menjadi lebih kaku, meski arah kebijakan moneter masih cenderung longgar. Pasokan SBN yang besar dinilai dapat menahan penurunan imbal hasil di pasar.

“Kalau penerbitan surat utang pemerintah tinggi karena suplai meningkat, ini bisa membuat yield cenderung kaku untuk turun, meskipun suku bunga acuan masih berpotensi diturunkan,” katanya.

PEFINDO memproyeksikan yield SBN tenor 10 tahun pada 2026 berada di kisaran 5,6 hingga 6,2 persen, lebih rendah dibanding asumsi pemerintah dalam APBN yang berada di level 6,9 persen.

“Kalau kami di PEFINDO, rentang yield 10 tahun berada di antara 5,6 sampai 6,2 persen, dengan titik tengah sekitar 5,9 persen,” ujar Suhindarto.

Meski demikian, ia menilai daya tarik SBN Indonesia masih terjaga di mata investor. Hal itu ditopang oleh peringkat kredit yang stabil serta rasio utang pemerintah yang relatif terkendali.

“Peringkat sovereign Indonesia masih stabil di level BBB, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di kisaran 40 persen,” ucapnya.

Di tengah tekanan defisit dan tingginya penerbitan SBN, Suhindarto menekankan peran permintaan domestik tetap krusial sebagai penyangga pasar. Investor domestik dinilai mampu menjaga stabilitas pasar obligasi nasional, meski arus dana asing masih berfluktuasi.