DME Pengganti LPG: Solusi Energi atau Risiko Baru?

Oleh Kristiani Tri Lestari, mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; dan Dewi Hanggraeni, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI/Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FKD Universitas Pertamina, Jakarta.)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah semakin menunjukan keseriusan dengan rencana penggantian LPG dengan dimethyl ether atau DME. Program ini penting karena LPG bukan hanya urusan energi, tetapi juga urusan APBN dan dapur rakyat. Selama ini, negara mengeluarkan anggaran besar untuk menjaga harga LPG 3 kg tetap terjangkau.

Alokasi anggaran subsidi diberikan untuk 2 bidang yang utama yaitu Subsidi Energi termasik LPG 3 kg dan Subsidi Non Energi. Dalam APBN 2025, Pemerintah menyampaikan bahwa dengan tambahan kuota LPG subsidi sekitar 350 ribu ton, realisasi subsidi LPG 3 kg diperkirakan berada di kisaran Rp77–78 triliun, masih di bawah alokasi sekitar Rp82 triliun. Efisiensi ini dipicu oleh turunnya harga ICP Dunia, sehingga meringankan beban APBN.

Hal ini menunjukan bahwa beban subsidi, sangat bergantunga dengan naik/turunnya harga ICP di Dunia. LPG 3 kg bukan sekadar tabung hijau kecil yang biasa kita lihat di warung, dapur rumah tangga, ataupun usaha mikro. Di baliknya ada beban besar negara. Karena itu, ketika pemerintah mendorong DME sebagai pengganti sebagian LPG, publik perlu melihatnya dengan kepala dingin.

Tujuannya memang baik: mengurangi impor LPG, memanfaatkan batu bara dalam negeri, dan memperkuat ketahanan energi. Namun, pertanyaannya bukan hanya apakah DME bisa diproduksi, melainkan apakah DME benar-benar lebih murah, aman, mudah dipakai, dan tidak menambah beban baru bagi rakyat maupun APBN.

DME memang menawarkan harapan. Indonesia punya batu bara melimpah, sehingga DME dapat mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi. Beberapa negara sudah lebih dulu mengembangkan DME. China pernah disebut berhasil menerapkan DME sebagai pengganti LPG, sementara kajian tentang DME dari batu bara sebagai bahan bakar rumah tangga di China menunjukkan DME memiliki karakteristik yang mirip LPG dan berpotensi menjadi bahan bakar memasak. Jepang juga mengembangkan DME karena penyimpanan dan penanganannya dapat memanfaatkan teknologi LP gas, serta dinilai memiliki keselamatan setara LP gas. 

Namun, pertanyaan yang perlu diajukan masyarakat bukan hanya: “Apakah DME bisa dibuat?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah DME benar-benar siap masuk ke dapur rakyat?

Indonesia tidak boleh hanya meniru keberhasilan negara lain. Di sinilah cara berpikir Enterprise Risk Management atau ERM menjadi penting. Dalam bahasa sederhana, ERM adalah cara melihat risiko secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. James Lam menjelaskan bahwa ERM mengelola risiko strategis, keuangan, operasional, kepatuhan, dan reputasi secara terintegrasi dan berkelanjutan agar keputusan organisasi tidak hanya mengejar manfaat, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan gagal dan dampaknya. 

Artinya, DME tidak cukup dilihat sebagai proyek energi. DME harus dilihat sebagai kebijakan besar yang menyangkut uang negara, BUMN, teknologi, lingkungan, distribusi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebab, LPG bukan barang biasa. LPG adalah urusan dapur, warung makan, pedagang kecil, dan rumah tangga.

Masalah pertama adalah harga. Jika biaya produksi DME lebih mahal daripada LPG impor, maka siapa yang akan menanggung selisihnya? Apakah negara akan memberi subsidi baru? Apakah harga di masyarakat tetap terjangkau? Jangan sampai niat mengurangi impor justru melahirkan beban subsidi baru.

Masalah kedua adalah kesiapan alat dan distribusi. Pemerintah pernah menyebut DME memiliki kemiripan dengan LPG dan dapat memanfaatkan sebagian infrastruktur LPG yang sudah ada, seperti tabung, penyimpanan, dan penanganan. Namun masyarakat tetap perlu kepastian: apakah kompor lama bisa digunakan? Apakah aman? Apakah apinya stabil? Apakah tabungnya sama? Pertanyaan sederhana seperti ini justru penting karena menyangkut kepercayaan publik.

Masalah ketiga adalah penerimaan masyarakat. Banyak kebijakan gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena masyarakat merasa tidak diajak memahami. Jika DME tiba-tiba hadir tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat bisa menolak. Apalagi LPG 3 kilogram sangat dekat dengan kelompok rentan dan UMKM kecil.

Masalah keempat adalah lingkungan. DME memang bisa mengurangi impor LPG, tetapi bahan bakunya tetap batu bara. Di tengah dorongan dunia menuju energi bersih, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana emisi dan dampak lingkungannya dikendalikan. Tanpa penjelasan ini, DME bisa dipandang sebagai kebijakan yang menyelesaikan satu masalah, tetapi menambah masalah lain.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar membangun pabrik DME. Pemerintah perlu membuat uji risiko terbuka sebelum program diperluas. Uji risiko ini tidak hanya menguji teknologi, tetapi juga menguji harga, subsidi, keamanan kompor, distribusi, penerimaan masyarakat, dan dampak lingkungan.

Saran pertama, pemerintah perlu membuat uji coba DME di beberapa daerah kecil terlebih dahulu, bukan langsung dalam skala luas. Daerah uji coba harus mencakup rumah tangga, warung kecil, pedagang makanan, dan pelaku UMKM. Dari situ bisa dilihat apakah DME benar-benar mudah digunakan, aman, hemat, dan diterima masyarakat.

Saran kedua, hasil uji coba harus diumumkan secara sederhana kepada publik. Misalnya: berapa harga DME dibanding LPG, apakah perlu ganti kompor, berapa keluhan pengguna, apakah distribusinya lancar, dan berapa potensi subsidi yang dibutuhkan. Ini penting agar masyarakat tidak hanya mendengar slogan “ketahanan energi”, tetapi juga melihat data yang jujur.

Saran ketiga, pemerintah perlu membuat kartu skor risiko DME yang bisa dipantau publik. Isinya tidak perlu rumit. Cukup indikator utama seperti biaya proyek, keterlambatan pembangunan, harga DME, kesiapan kompor, tingkat keamanan, keluhan masyarakat, emisi, dan beban subsidi. Dalam ERM, indikator seperti ini penting agar risiko dapat dipantau sejak awal, bukan baru disadari setelah masalah membesar. Lam juga menekankan pentingnya dashboard, indikator risiko, dan umpan balik agar ERM benar-benar bekerja secara berkelanjutan. 

Saran keempat, komunikasi publik harus dimulai dari pertanyaan masyarakat paling sederhana: “Apakah aman untuk keluarga saya?” “Apakah lebih murah?” “Apakah kompor saya harus diganti?” “Apakah pasokannya mudah didapat?” Jika pertanyaan ini tidak dijawab, maka program DME akan sulit dipercaya.

DME tidak harus ditolak. Indonesia memang perlu mencari jalan keluar dari ketergantungan impor LPG. Namun, kebijakan yang menyentuh dapur rakyat tidak boleh hanya didekati dari meja rapat dan angka investasi. Ia harus diuji dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pada akhirnya, DME bisa menjadi peluang besar jika risikonya dikelola dengan jujur. Tetapi jika pemerintah hanya menonjolkan manfaat dan menutup-nutupi risiko, DME bisa berubah menjadi masalah baru. Ketahanan energi bukan hanya soal mampu memproduksi bahan bakar sendiri, tetapi juga memastikan rakyat dapat menggunakannya dengan aman, mudah, dan terjangkau.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.