1 day ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyusunan dan penerapan kebijakan pemerintah saat ini dinilai kurang teknokratik. Managing Director AKADEMIKA Centre for Public Policy Analysis, Edy Priyono, memperingatkan pengabaian terhadap pertimbangan berbasis sains dan kepakaran dapat memicu kegagalan program serta pemborosan anggaran dalam jangka panjang.
Edy menekankan meskipun elemen politik dalam pemerintahan merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, dasar setiap regulasi dan program publik seharusnya tetap berpijak pada pertimbangan akademis yang terukur. Ia menyatakan kekhawatirannya saat ini pendekatan top-down dan kepentingan politik sesaat sering kali mengesampingkan kajian mendalam yang dilakukan oleh para ahli.
“Saya termasuk orang yang selalu bilang teknokrasi itu harus dikedepankan. Kita tidak naif, kebijakan pemerintah melibatkan berbagai metode, baik itu bottom-up maupun top-down. Namun, landasan utamanya haruslah pertimbangan teknokratis,” kata Edy, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, teknokrasi bukan berarti menuntut seluruh jabatan publik diisi oleh teknokrat atau pakar, melainkan menuntut para pembuat kebijakan memiliki kemampuan dan kemauan untuk berdialog dengan para ahli di bidangnya. Edy mencatat jabatan menteri merupakan jabatan politik, namun hal tersebut bukan alasan untuk mengabaikan data ilmiah.
“Jika seorang pejabat bukan seorang teknokrat, dia harus punya kemampuan untuk menangkap apa yang disampaikan oleh para ahli. Jika bicara program gizi, dengarkan ahli gizi. Jika bicara infrastruktur, dengarkan ahli infrastruktur. Masalahnya sekarang, saya melihat bobot pertimbangan teknokratis ini semakin lama semakin berkurang,” tambahnya.
Dalam paparannya, Edy menyoroti sejumlah program strategis nasional yang dinilainya kurang melewati tahapan teknokratis yang memadai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Edy, pendekatan teknokratis yang ideal seharusnya dimulai dengan uji coba (piloting) terbatas yang ketat untuk mengidentifikasi kelemahan sebelum dilakukan peningkatan skala (scale-up).
“Kajian teknokratik itu dimulai dengan uji coba terbatas. Dari sana kita bisa melihat kelemahannya, diperbaiki, baru diperbesar. Sekarang, pendekatan yang diambil pemerintah kelihatannya tidak begitu. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih yang tampaknya tidak melalui proses piloting yang panjang,” jelasnya.
Selain MBG, Edy memberikan contoh kegagalan akibat pengabaian aspek teknokrasi pada proyek Food Estate. Ia mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan kesesuaian tanah, dampak lingkungan, hingga aspek sosial budaya masyarakat setempat melalui studi teknokratis yang mendalam.
“Dampaknya adalah ketidakefektifan program. Food Estate sekarang bermasalah di Kalimantan Tengah karena tidak sesuai target. Jika pertimbangan teknokratis digunakan sejak awal, risiko seperti ini bisa dihindari. Pemerintah sendiri yang rugi jika tidak mendengarkan ahli,” tegas Edy.
