2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Krisis energi kembali menghantam Eropa pada saat yang paling tidak diharapkan. Ketika kawasan itu belum sepenuhnya pulih dari dampak perang Rusia–Ukraina, gejolak baru di Timur Tengah justru memperparah tekanan yang sudah ada.
Lonjakan harga energi menjadi sinyal paling nyata dari krisis tersebut. Dalam hitungan bulan, harga minyak global melonjak tajam hingga sekitar 70 persen, dipicu oleh gangguan serius di jalur pelayaran strategis Selat Hormuz.
Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global itu selama ini menjadi nadi utama distribusi energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair global melintasi jalur ini, menjadikannya titik rawan yang setiap gangguan kecilnya berdampak besar.
Ketika ketegangan meningkat dan akses pelayaran terganggu, pasar merespons dengan cepat. Harga energi melonjak, biaya logistik naik, dan ketidakpastian menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
Namun, untuk memahami mengapa tekanan ini terasa begitu dalam di Eropa, perlu dilihat kembali kebijakan energi yang diambil Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Uni Eropa secara bertahap memberlakukan sanksi energi terhadap Moskow. Tujuannya jelas: memotong sumber pendapatan utama Rusia yang digunakan untuk membiayai perang, sekaligus mengurangi ketergantungan strategis Eropa terhadap pasokan energi dari negara tersebut.
Langkah ini bukan keputusan kecil. Sebelum perang, Rusia merupakan pemasok energi terbesar bagi Uni Eropa. Sekitar 40 hingga 45 persen impor gas dan seperempat kebutuhan minyak Eropa berasal dari Rusia, menjadikan hubungan energi keduanya sangat dalam dan saling bergantung.
Namun, dalam hitungan bulan, arsitektur energi itu dirombak. Uni Eropa mulai melarang impor batu bara Rusia pada 2022, diikuti embargo minyak mentah melalui jalur laut pada akhir tahun yang sama, serta pembatasan produk minyak olahan pada awal 2023.
Untuk sektor gas, pendekatannya lebih bertahap. Uni Eropa tidak langsung melarang total, tetapi menargetkan penghentian penuh ketergantungan pada gas pipa Rusia paling lambat pada 2027, sembari mencari alternatif pasokan dari negara lain.
Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan percepatan transisi energi, termasuk investasi besar-besaran dalam energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi global.
Namun, strategi tersebut datang dengan biaya tinggi. Infrastruktur baru membutuhkan waktu, sementara pasokan alternatif sering kali lebih mahal dan tidak selalu stabil.
