Eskalasi TNI dan OPM Meningkat, Komnas HAM Minta Semua Tahan Diri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM mengecam eskalasi konflik bersenjata di Provinsi Papua Tengah, dalam sepekan terakhir. Komnas HAM mendorong semua pihak mengutamakan dialog guna mencegah jatuhnya korban. 

Komnas HAM menyoroti kontak tembak Satgas Habema TNI dan kelompok sipil bersenjata (KSB) alias Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu (15/10/2025). Dalam peristiwa tersebut, TNI menghabisi 14 anggota OPM.

Peristiwa penembakan terjadi pula di Jalan Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Jumat (17/10/2025). Berdasarkan informasi awal, terdapat korban jiwa satu orang dari sipil, empat orang luka-luka, serta 3 personel aparat penegak hukum turut terluka.

Kemudian terjadi dugaan penganiayaan, dan intimidasi terhadap relawan LP3BH yaitu Kornelis Aisnak, dan Ruben Frasa di Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat pada Jumat. Dua relawan tersebut sedang memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni. 

"Atas ketiga peristiwa tersebut, Komnas HAM mengecam penembakan dan pendekatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka, intimidasi dan kekerasan terhadap relawan LP3BH," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu (18/10/2025). 

Anis mendorong, pemerintah Indonesia segera melakukan penghentian segala bentuk kekerasan. Dia ingin pemerintah meninjau strategi pendekatan keamanan di Papua agar dapat meredam intensitas kekerasan dan konflik bersenjata untuk menghindari keberulangan jatuhnya korban.

Komnas HAM juga menegaskan penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan. "Untuk itu, Komnas HAM meminta semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik di Papua," ujar Anis.