Fraksi PKB Jabar Apresiasi Arahan Presiden Soal Ponpes, Dorong Pemprov Jabar Turut Menata Pesantren

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto melalui Menko PM, Muhaimin Iskandar yang menginstruksikan audit, rehabilitasi, dan pembinaan terhadap infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Arahan ini muncul pasca insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang menelan korban jiwa.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jabar, Taufik Nurrohim yang menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi pilar pembentuk karakter bangsa.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang cepat merespons dengan instruksi audit dan rehabilitasi pesantren. Ini bentuk negara hadir, tidak hanya saat terjadi musibah, tapi juga dalam memastikan keamanan dan kenyamanan para santri dalam belajar,” ujar Taufik kepada Republika, Selasa (14/10/25).

Menurut Taufik, pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga pusat pembentukan nilai-nilai kebangsaan dan sosial masyarakat. Karena itu, keselamatan fisik dan lingkungan belajar di pesantren harus menjadi prioritas pemerintah di semua level.

Dalam kesempatan tersebut, Taufik mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut berperan aktif dalam gerakan nasional penataan pesantren ini. Ia menilai langkah sinergis pusat dan daerah penting agar pembenahan berjalan merata dan menyentuh pesantren kecil di pelosok.

“Kalau Pemprov Jabar ikut turun tangan, pembenahan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Jangan sampai program audit hanya berhenti di pusat tanpa sentuhan nyata di daerah,” tegasnya.

Taufik mengusulkan agar Pemprov Jabar segera melakukan inventarisasi kondisi fisik pesantren, terutama bangunan yang berisiko tinggi seperti yang berdiri di lereng rawan longsor, struktur tua, atau ruang belajar yang tidak layak.

Ia juga mendorong penetapan program bantuan fisik dan nonfisik melalui APBD Provinsi, termasuk dana renovasi, bantuan bahan bangunan, serta pendampingan teknis oleh dinas terkait.

Selain itu, Taufik menyarankan agar dibentuk tim pengawasan konstruksi pesantren yang melibatkan Dinas Cipta Karya, Bappeda, BPBD, dan unsur ormas Islam untuk memastikan setiap pembangunan sesuai standar keamanan.

Tak kalah penting, kata dia, pembinaan manajemen pesantren juga perlu diperkuat agar aspek operasional dan mitigasi risiko mendapat perhatian serius.

“Pesantren itu bukan sekadar bangunan fisik, tapi rumah besar bagi pendidikan karakter bangsa. Maka, penataannya harus menyeluruh, baik dari segi struktur, manajemen, maupun kesadaran keselamatan,” ujarnya.

Taufik menilai tragedi robohnya bangunan Al-Khoziny harus dijadikan momentum perubahan sistemik dalam tata kelola pesantren di Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah beralih dari pola reaktif menjadi langkah preventif yang berkelanjutan.

“Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak. Kita harus membangun sistem pencegahan yang kuat. Pesantren adalah aset bangsa yang harus dijaga struktur, keamanan, dan keberlanjutannya,” pungkasnya.

Fraksi PKB berharap arahan Presiden ini dapat diikuti oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Agama, Pemprov Jabar, hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan keselamatan para santri dan keberlangsungan pendidikan pesantren di masa depan.