5 days ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar petani (NTP) nasional pada Juli 2025 tercatat sebesar 122,64 persen, naik 0,76 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya yang berada pada level 121,72. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani secara umum, terutama karena harga komoditas pertanian yang diterima petani mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran mereka.
Menurut BPS, NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (lt) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb), dan dikalikan 100.
NTP yang berada di atas angka 100 menunjukkan, petani mengalami surplus, yang artinya pendapatan dari hasil pertanian lebih besar dari pengeluaran konsumsi rumah tangga maupun biaya usaha tani. Sebaliknya, jika NTP di bawah 100, petani berada dalam kondisi defisit.
Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, peningkatan NTP pada Juli 2025 menjadi 122,64 terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau lt naik sebesar 1,18 persen menjadi 152,67. Dan indeks harga yang dibayarkan petani atau lb naik sebesar 0,42 persen menjadi 124,48.
“Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, cabai rawit, tomat, dan kelapa sawit,” ujar Pudji dalam Konferensi Pers Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Juli 2025, Jumat (1/8/2025).
Pudji menerangkan, dilihat berdasarkan subsektor, subsektor yang mengalami peningkatan NTP tertinggi yakni tanaman holtikultura. Tercatat tanaman holtikultura mengalami peningkatan NTP sebesar 6,51 persen. Itu karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 6,99 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,45 persen. Komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan lt tersebut adalah cabai rawit, tomat, bawang merah, dan kol atau kubis.
Subsektor lainnya yang mencatat peningkatan adalah tanaman pangan (NTPP), yakni sebesar 1,60 persen. Sementara itu, subsektor-subsektor lainnya justru mengalami penurunan NTP, termasuk subsektor nelayan (NTN).
