Hadapi Lonjakan Pergerakan Nataru, Menhub Aktifkan Posko Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (18/12/2025). Dudy menyampaikan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons lapangan berjalan terpadu serta tepat waktu.

“Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat, pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini diperkirakan akan terjadi pergerakan sekitar 119,5 juta orang. Untuk itu, pemerintah membentuk Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, serta koordinasi transportasi nasional selama periode tersebut,” ujar Dudy.

Pergerakan pada masa Nataru tersebut, selain dilakukan oleh umat Nasrani yang merayakan Natal dan melakukan perjalanan ke kampung halaman, juga dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum libur akhir tahun untuk bersilaturahmi, berwisata, dan beristirahat. Kondisi ini secara alami mendorong lonjakan pergerakan orang dan barang di seluruh moda transportasi.

Dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025–2026, Dudy menegaskan empat fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, keamanan dan keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Seluruh jajaran wajib melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko secara konsisten guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun fatalitas.

Kedua, sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar setiap kebijakan dan tindakan di lapangan berjalan selaras dan saling mendukung.

Ketiga, perhatian terhadap detail menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Nataru. Setiap aspek operasional, sekecil apa pun, tidak boleh diabaikan dan harus diawasi secara cermat.

“Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario serta langkah respons yang cepat dan tepat,” lanjut Dudy.

Dengan berpegang pada empat fokus tersebut, Dudy berharap penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali. Selain itu, ia juga turun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dan memantau jalannya Angkutan Nataru 2025–2026, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah simpul transportasi di berbagai wilayah, antara lain Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. Saya berdialog langsung dengan para kepala daerah guna memastikan kesiapan daerah serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah,” sambung Dudy.

Dudy optimistis, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif, pergerakan masyarakat selama periode ini dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Menurut dia, keselamatan dan kelancaran transportasi bukan sekadar menunggu kondisi, melainkan hasil dari perencanaan matang, pengawasan konsisten, serta koordinasi yang disiplin dan berkesinambungan.

Posko Nataru dibuka selama 24 jam dan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Selain Kementerian Perhubungan, instansi lain yang mengisi posko antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KCIC, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia, Senkom Mitra Polri, RAPI, dan ORARI.