3 hours ago
51
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap strategi besar selalu punya sisi gelapnya. Dan dalam kasus Indonesia hari ini, sisi gelap itu tidak bersembunyi di balik kabut. Ia berdiri terang-benderang, tepat di depan mata, dalam satu kalimat yang terdengar dingin tapi menghantui: “diplomatic choices will narrow.”
Robert Pape, profesor ilmu politik dari Amerika Serikat, tidak sedang berpuisi ketika menuliskannya. Ia sedang memberi peringatan — tentang dunia yang perlahan kehilangan ruang bernapasnya sendiri.
Tujuh pekan gangguan di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel vs Iran sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini tidak membutuhkan perang besar untuk terguncang. Cukup satu choke point tersumbat, harga minyak melonjak, dan efeknya menjalar ke mana-mana.
Inflasi merambat seperti api di musim kemarau. Biaya logistik melonjak. Mata uang melemah. Dan negara-negara, satu per satu, mulai kehilangan pilihan. Seperti orang yang kehabisan oksigen, keputusan tidak lagi rasional. Ia berubah menjadi refleks bertahan hidup.
Dan di titik inilah Indonesia berdiri—bukan di pinggir, tapi tepat di tengah dua “leher dunia”: Hormuz dan Malaka. Jika Hormuz adalah keran minyak global, maka Malaka adalah pipa distribusinya.
Keduanya sempat terguncang dalam waktu berdekatan. Yang satu dicekik perang. Yang lain diam-diam dipersenjatai—dengan rudal supersonik BrahMos yang kini mulai menjadi bagian dari kalkulasi pertahanan Indonesia.
Masalahnya tidak berhenti di geopolitik. Ia turun langsung ke dapur.
Indonesia bukan negara eksportir energi bersih. Ia masih mengimpor, dan lebih sensitif lagi—ia mensubsidi. Artinya, setiap kenaikan harga minyak dunia bukan sekadar angka di layar ekonomi, tapi potensi keretakan sosial di jalanan.
Kita tidak perlu mengingat terlalu jauh. Tahun 2022, kenaikan harga BBM saja sudah cukup memicu gelombang demonstrasi nasional. Sekarang bayangkan skenario minyak di atas 150 dolar per barel — bukan sekadar protes, tapi tekanan sistemik yang bisa menggoyang fondasi kebijakan.
Di titik ini, hedging yang tadi tampak seperti permainan catur elegan, berubah menjadi permainan bertahan hidup dengan biaya mahal.
Di sisi lain, kontradiksi mulai menumpuk seperti utang yang jatuh tempo bersamaan. Indonesia memperkuat kerja sama militer dengan Amerika Serikat, sambil memperdalam relasi ekonomi dalam BRICS — yang di dalamnya ada China, mitra dagang terbesar Indonesia.
Logikanya sederhana, tapi tidak nyaman: sulit membangun postur pertahanan yang berpotensi mengarah ke satu kekuatan, sambil tetap menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada kekuatan yang sama, tanpa menciptakan tegangan yang suatu saat akan mencari jalan keluar.
Belum lagi satu isu yang tampak teknis, tapi sesungguhnya sangat politis: wacana akses luas bagi pesawat militer Amerika melintasi wilayah udara Indonesia.
Jika ini benar-benar terjadi, garis antara hedging dan keberpihakan tidak lagi kabur—ia bisa hilang sama sekali. Dalam dunia strategi, ada titik yang jika dilintasi, tidak bisa lagi ditarik mundur. Seperti tinta yang sudah jatuh ke kertas—ia tidak bisa kembali jernih.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
