1 hour ago
3
IAI: Distribusi apoteker tak optimal tantangan pengawasan di ritel.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Aceh menyoroti lemahnya tata kelola distribusi tenaga kesehatan oleh pemerintah yang menjadi tantangan utama dalam pengawasan obat-obatan di ritel seperti supermarket, minimarket, dan hypermarket. Ketua Pengurus Daerah IAI Aceh, Tedy Kurniawan Bakri, menyatakan bahwa lemahnya distribusi apoteker menjadi masalah penting meski Indonesia meluluskan lebih dari 13 ribu apoteker baru setiap tahunnya.
Tedy menilai bahwa kebijakan dalam PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 justru berpotensi melegalkan penjualan obat tanpa pengawasan tenaga kefarmasian. "Kalau selama ini penjualan obat tanpa pengawasan dianggap salah, lalu sekarang diatur teknisnya, publik tentu bertanya apakah kesalahan itu sedang dilegalkan," ujarnya.
Menurut Tedy, organisasi profesi apoteker telah berulang kali menolak praktik penjualan obat tanpa pengawasan tenaga kefarmasian, karena obat dinilai bukan sekadar komoditas dagang biasa. Penggunaan obat memiliki risiko mulai dari efek samping hingga potensi penyalahgunaan, sehingga edukasi dan pengawasan penggunaan obat dianggap mutlak diperlukan.
IAI Aceh juga mengangkat isu banyaknya lulusan farmasi yang belum terserap di dunia kerja. Meski sumber daya manusia farmasi melimpah, menurut Tedy, negara belum mampu menghadirkan sistem pembinaan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata, termasuk dalam memberikan dukungan seperti bantuan modal usaha dan insentif agar apoteker mau membuka layanan di daerah terpencil.
"Kalau memang ingin pelayanan kefarmasian hadir sampai pelosok, seharusnya negara memperkuat dukungan pembukaan apotek dan distribusi tenaga kesehatan, bukan malah menurunkan standar pengawasan obat," kata Tedy. Ia menegaskan bahwa program pemerataan tenaga kesehatan seperti Nusantara Sehat perlu diperkuat untuk menjawab persoalan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.
"Kami menolak bukan karena kepentingan profesi, tetapi karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Negara seharusnya memperkuat sistem kesehatan, bukan menurunkan standar pengawasannya," tambahnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
