4 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai memfokuskan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Program pemulihan tersebut akan dijalankan secara bertahap hingga 2028 dengan prioritas pembangunan infrastruktur dasar dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito, seusai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, pemerintah mempercepat koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan dasar kembali berjalan. Pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan kini mulai pulih di sejumlah wilayah terdampak.
Menurut Tito, seluruh jalan nasional yang sempat terdampak bencana kini sudah kembali terhubung. Sementara jembatan nasional telah kembali difungsikan, baik melalui pembangunan permanen maupun penggunaan jembatan sementara seperti Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujar Tito.
Pemulihan juga mulai terlihat di sektor pendidikan dan hunian warga terdampak. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak bencana, sebagian besar sudah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar setelah proses perbaikan dilakukan.
Meski demikian, sejumlah sekolah masih menggunakan tenda darurat atau menumpang di sekolah lain, terutama di wilayah yang membutuhkan relokasi. Jumlah pengungsi yang tinggal di tenda darurat juga mulai menurun seiring pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Pemerintah kini menyusun Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pelaksanaan pemulihan permanen. Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta sinkronisasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” kata Tito.
Renduk pemulihan disiapkan untuk periode 2026-2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan hunian tetap pada tahun pertama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
sumber : Antara
