Ibu-Ibu Demo di Depan Kantor BGN, 'Program MBG Justru Timbulkan Berbagai Krisis'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dihentikan karena menyebabkan krisis kesehatan. Program itu justru dipandang tak menjadi solusi atas masalah kekurangan gizi lengkap.

Hal itu menjadi seruan sekelompok ibu-ibu yang mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (15/10/2025). Mereka mengatasnamakan diri Suara Ibu Indonesia yang terdiri dari Aliansi Ibu Indonesia, HERizon, SERUNI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Artsforwomen Indonesia.

"Program yang diklaim sebagai solusi gizi anak sekolah ini justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara," kata perwakilan Suara Ibu Indonesia, Ririn Safsani kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Ririn meminta pemerintah memastikan dalam seporsi MBG berisi makanan dengan menu lengkap berbasis sains dan kebutuhan anak. Ririn mendesak BGN merujuk arahan Kemenkes yaitu pedoman gizi seimbang "Isi Piringku", yang terdiri dari 50 persen makanan pokok dan lauk pauk, serta 50 persen sisanya adalah sayur dan buah.

"Penting bagi pelaksana di dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk melibatkan ahli gizi, dokter anak, dan organisasi masyarakat sipil," ujar Ririn.

Ririn menyoroti program MBG mengabaikan rekomendasi para ahli gizi. Padahal mereka sudah menegaskan anak-anak sebaiknya tidak rutin mengonsumsi ultra processed food (UPF).

"Banyak menu MBG justru didominasi bahan olahan instan, seperti sosis, nugget, atau kornet, yang tinggi garam, lemak jenuh, dan pengawet, jauh dari konsep bergizi yang dijanjikan," ujar Ririn.

Para pendemo juga menilai program MBG telah gagal memenuhi prinsip inklusivitas dan hak anak atas kesehatan. Sebab banyak anak dengan alergi makanan, intoleransi laktosa, atau kondisi medis tertentu tidak dapat mengonsumsi makanan yang disediakan dalam MBG.

"Mereka tetap dipaksa ikut tanpa opsi pengganti. Ini bentuk pengabaian terhadap hak anak atas perlakuan yang adil dan aman di sekolah," ujar Ririn.

Selain itu, pendemo mengkhawatirkan MBG yang belum melewati evaluasi menyeluruh setelah adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan massal. Pendemo resah kejadian keracunan bisa saja menyasar ibu hamil penerima MBG. Diketahui, berdasarkan data terbaru Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.