Indonesia-Singapura Berseberangan Soal Wacana Tarif Kapal di Selat Malaka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pejabat tinggi dari Indonesia dan Singapura menyampaikan pendapat yang sangat berbeda, terkait pengenaan tarif di Selat Malaka. Wacana ini mencuat, dipicu oleh upaya Iran mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa secara sambil lalu mengomentari kemungkinan pemberlakuan tarif. “Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mengibaratkan pembagian pendapatan bisa disesuaikan dengan panjang wilayah masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia disebut berpotensi memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.

Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak dalam posisi memanfaatkan jalur strategis untuk menarik pungutan. “Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” katanya.

Sementara itu, dilansir laman Financial Post, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap bebas untuk semua pihak dan negara kota tersebut tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.

“Hak transit dijamin untuk semua orang,” kata Balakrishnan dalam sebuah wawancara di acara CNBC di Singapura. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami.”

Selat Malaka yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah jalur perdagangan utama untuk energi dan barang antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kawasan ini dianggap sebagai titik hambatan ekonomi utama, mirip dengan Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Terusan Panama.

sumber : Antara