5 days ago
9
Penutupan Paripurna perdana DPRD Jabar 2026 diwarnai interupsi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Rapat Paripurna perdana DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dengan agenda pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 dan penetapan alat kelengkapan DPRD Jabar (AKD) diwarnai interupsi dari Fraksi PKB sebelum penutupan, Senin.
Interupsi tersebut disampaikan oleh Sidkon Djampi dari Fraksi PKB tepat sebelum Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengetuk palu menandai penutupan sidang di Gedung DPRD Jawa Barat. Sidkon mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran belanja media di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mendukung kelangsungan ratusan lembaga penyiaran.
"Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui jumlah lembaga penyiaran ada 457 lembaga, mereka dalam asosiasi meminta agar dapat perhatian," ujar Sidkon di hadapan forum sidang.
Sidkon mengusulkan agar skema belanja media tidak lagi terpusat dan diakomodir secara merata di setiap OPD pada tahun anggaran 2026 ini. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap ekosistem lembaga penyiaran di Jawa Barat.
"Saya menegaskan agar ada belanja media di tiap OPD, baik melalui Wakil Gubernur atau Sekda," kata Sidkon.
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengarahkan usulan itu kepada Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang hadir dalam paripurna tersebut. "Aspirasi langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda, Insya Allah akan kami ingatkan," kata Iswara.
Sidang paripurna ini sedianya berjalan lancar dengan agenda utama penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebagian besar anggota dewan menyatakan kesepakatannya terhadap struktur AKD yang baru sebelum dinamika interupsi muncul di penghujung acara.
Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran kepala OPD serta unsur pimpinan fraksi. Meski sempat diwarnai penyampaian aspirasi yang mendadak, pimpinan sidang memastikan usulan tersebut akan menjadi catatan penting dalam koordinasi antara legislatif dan eksekutif ke depan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
