Iperindo Sambut Arahan Prabowo, Industri Galangan Kapal Siap Bangun Armada Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menilai industri galangan kapal nasional memiliki kapasitas untuk mendukung pengembangan armada berbendera Indonesia. Menurut organisasi tersebut, penguatan industri perkapalan perlu diikuti kebijakan yang berpihak agar ketergantungan terhadap kapal asing dalam kegiatan ekspor dan impor dapat dikurangi.

Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masih dominannya kapal berbendera asing dalam pengangkutan barang menjadi sinyal penting bagi penguatan sektor maritim nasional.

“Pernyataan tersebut merupakan sinyal kuat pemerintah menyadari pentingnya membangun kemandirian sektor maritim nasional,” ujar Anita dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Anita mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia perlu memperkuat peran sebagai pelaku utama jasa angkutan laut dan industri perkapalan, bukan hanya sebagai penghasil komoditas dan pasar logistik internasional. Menurut dia, selama armada nasional belum mengambil porsi lebih besar dalam perdagangan internasional, potensi devisa dari jasa angkutan laut akan terus mengalir ke perusahaan asing.

Ia menilai penguatan sektor perkapalan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah kapal, tetapi juga harus membangun ekosistem industri yang mencakup galangan kapal, industri komponen, baja, permesinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maritim.

Menurut Anita, galangan kapal nasional saat ini memiliki kapasitas membangun sekitar 1.200 unit kapal baru setiap tahun dengan dukungan fasilitas reparasi mencapai 36.000 dock space. Selain itu, berbagai komponen kapal, seperti pelat baja, pipa, kabel, cat, mesin diesel, genset, crane, pompa, main switch board, steering gear, winch, hingga perlengkapan dek dan furnitur kapal juga telah diproduksi di dalam negeri.

Meski demikian, Anita mengatakan, industri galangan kapal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, tingginya biaya operasional, minimnya insentif fiskal, serta persaingan dengan galangan kapal luar negeri yang memperoleh dukungan dari pemerintah masing-masing.

Karena itu, Iperindo mengusulkan sejumlah langkah kepada pemerintah, antara lain memprioritaskan pembangunan kapal milik pemerintah, BUMN, dan proyek strategis nasional di galangan dalam negeri, menyediakan skema pembiayaan berbunga rendah dan berjangka panjang, memberikan insentif fiskal, memperkuat implementasi asas cabotage, serta menyusun peta jalan pembangunan industri perkapalan nasional yang terintegrasi.

“Keberpihakan kepada industri perkapalan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Anita.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta disiapkan rencana pengembangan armada nasional agar pengiriman barang dari dan ke Indonesia semakin banyak menggunakan kapal berbendera Indonesia. Menurut Rosan, Presiden menyoroti sekitar 95 persen pengangkutan barang ekspor dan impor nasional masih menggunakan kapal berbendera asing.