Iwan Koswara Tampung Aspirasi Warga Mustikasari, Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Perhatian

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara menampung berbagai aspirasi warga saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, kader posyandu, serta warga setempat itu memunculkan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar.

Dari dialog tersebut, sedikitnya tiga isu utama menjadi sorotan. Pertama, persoalan banjir yang hingga kini dinilai belum tertangani secara optimal. Warga menyebut, genangan masih kerap terjadi di sejumlah titik saat hujan dengan intensitas tinggi, sehingga mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan normalisasi saluran air.

Kedua, keluhan di bidang pendidikan terkait biaya perpisahan sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang mencapai sekitar Rp 400 ribu per siswa. Besaran biaya itu dinilai memberatkan sebagian orang tua di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Ketiga, warga juga menyoroti kondisi fasilitas Posyandu yang dinilai belum memadai. Mereka meminta adanya perbaikan sarana dan prasarana agar pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan lebih optimal dan nyaman.

Menanggapi hal tersebut, Iwan menegaskan, seluruh aspirasi warga akan dibawa dan dikawal ke tingkat pembahasan kebijakan bersama pihak terkait.

“Persoalan banjir dan fasilitas Posyandu akan kami dorong untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait. Sementara untuk biaya perpisahan sekolah, ini akan menjadi perhatian agar tidak menjadi beban bagi orang tua siswa,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan pengawasan dan serap aspirasi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi semakin kuat, terutama dalam penanganan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di tingkat kelurahan.