Jepang Ingatkan Larangan Sepeda Motor Bensin Bikin Ribuan Pekerja di Vietnam Terancam PHK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah Vietnam melarang penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin di pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026 memicu gejolak besar di industri otomotif Asia Tenggara. Jepang melalui kedutaannya di Hanoi secara resmi memperingatkan pemerintah Vietnam.

Jepang mengeklaim, kebijakan ekstrem tersebut berpotensi mengguncang pasar senilai 4,6 miliar dolar AS (sekitar Rp73 triliun). Bukan cuma itu, kebijakan ini juga mengancam ratusan ribu pekerja, khususnya di rantai pasokan yang didominasi raksasa otomotif Honda.

Larangan ini menjadi bagian dari upaya Vietnam menekan polusi udara yang semakin parah di kota berpenduduk padat itu. Namun, keputusan tersebut dinilai terlalu terburu-buru dan berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi otomotif nasional.

Pemerintah Jepang dan para produsen otomotif besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki telah mengajukan keberatan resmi. Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirim surat kepada otoritas setempat agar pemerintah mempertimbangkan “peta jalan elektrifikasi yang realistis dan bertahap,” lengkap dengan periode transisi dua hingga tiga tahun untuk penyesuaian produksi, infrastruktur pengisian daya, dan standar keselamatan.

Surat tersebut dikirim pada September, menyusul keputusan Perdana Menteri Pham Minh Chinh yang pada Juli menetapkan larangan motor bensin mulai 2026 dan pembatasan yang lebih luas pada tahun 2028.

Asosiasi produsen sepeda motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda dan beranggotakan Yamaha serta Suzuki, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan “dampak berantai” terhadap sekitar 2.000 dealer dan 200 pemasok komponen. Kebijakan ini juga mengancam keberlangsungan bisnis ratusan ribu pekerja.

Honda bisa kurangi produksi

Honda menjadi pihak yang paling tertekan. Pabrikan asal Jepang itu menguasai 80 persen pangsa pasar motor di Vietnam dengan penjualan mencapai 2,6 juta unit pada 2024. Di negara berpenduduk 100 juta jiwa dengan kepemilikan motor mencapai 80 persen populasi, nama Honda bahkan sudah menjadi sinonim dari kata sepeda motor.

Dalam pertemuan dengan pejabat Vietnam, perwakilan Honda dikabarkan sempat mengemukakan opsi pengurangan produksi jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Honda saat ini mengoperasikan empat pabrik di Vietnam dan menjadi penyumbang utama ekonomi otomotif negara itu. Meskipun demikian, perusahaan menyatakan belum memiliki rencana menutup fasilitas produksi, tapi terus memantau situasi dengan sangat hati-hati.

sumber : Reuters