Kebutuhan Ber-KB Bukan Hanya Tanggung Jawab Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Tim Kerja Provider KB Pria Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Raymon Nadeak menyebut kebutuhan kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) bukan hanya tanggung jawab perempuan. Tapi juga laki-laki atau suami.

Raymon menegaskan kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan dalam pengasuhan, melainkan juga keputusan bersama untuk menentukan KB yang sesuai dalam keluarga, termasuk salah satunya KB pria, baik kondom maupun metode operasi pria (vasektomi). "Masyarakat masih menganggap KB pria itu adalah hal yang tabu. Bahwa KB itu urusan perempuan, itu salah satu resistensinya. Kemudian, resistensi lainnya adalah pengetahuannya, banyak yang belum mengetahui apa itu vasektomi, metodenya seperti apa, seberapa bagusnya," katanya, Selasa (14/10/2025).

Raymon menjelaskan beberapa hal yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kesertaan KB pria yang masih rendah di Indonesia. Berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024, kesertaan pria dalam ber-KB hanya sekitar 2,45 persen menggunakan kondom dan 0,16 persen menggunakan vasektomi.

"Jadi, kalau dianalisis itu ada tiga yang kita harus perbaiki, yang pertama, dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakatnya, kemudian sisi pasokannya, artinya pemberi layanan dan tata kelolanya. Jadi, soal permintaan atau demand ini banyak resistensi di masyarakat, mitos-mitos, kemudian penolakan-penolakan dari tokoh agama misalnya," ujar dia.

Selain itu, dari ketersediaan tenaga medis yang mampu melakukan metode operasi pria juga masih belum mencukupi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN bersama Dana Kependudukan Dunia (UNFPA) serta Kementerian Kesehatan berkolaborasi melatih dokter umum agar mampu menyediakan layanan vasektomi.

"Kita tahu bahwa vasektomi itu di dalam standar profesi hanya dimiliki kompetensinya oleh dokter spesialis urologi dan dokter spesialis bedah, sementara dokter spesialis ini kan tidak begitu banyak jumlahnya, dan itu pun terkonsentrasi di kota-kota besar. Untuk itu, kita coba mendorong dokter umum yang melakukan," paparnya.

Namun, menurutnya, tantangan peningkatan dokter umum yang dapat melakukan vasektomi juga membutuhkan anggaran yang besar. "Lalu, di dalam melakukan peningkatan kompetensi, artinya sisi keterampilannya, dia harus mendapatkan akseptor yang cukup, sehingga dia berani melakukan di tempat kerjanya, nah ini yang lagi kita dorong," ucapnya.

Raymon menambahkan tantangan lain, yakni terkait tata kelola atau regulasi terkait KB yang masih berbenturan. "Kita ini kan masih banyak regulasi yang berbenturan, masih banyak yang tidak sinkron antara peraturan-peraturan di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di pusat," tuturnya.

Dalam rangka meningkatkan kesertaan ber-KB bagi pria, UNFPA juga secara aktif mendorong dan memfasilitasi keterlibatan laki-laki melalui berbagai program dan strategi di berbagai negara, termasuk Indonesia. UNFPA juga mendorong peran aktif laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi. Mengikutsertakan laki-laki secara aktif dalam program KB berarti mempromosikan kesetaraan gender dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.

Di Indonesia, UNFPA bekerja sama dengan pemerintah, Kemenkes dan BKKBN, dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana bagi laki-laki, khususnya metode vasektomi tanpa pisau.

sumber : Antara