Kenaikan Tarif Transjabodetabek Harus Dilakukan Secara Terukur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek seiring meningkatnya beban subsidi untuk rute-rute jarak jauh. Rencana ini memicu perdebatan karena di satu sisi tarif dinilai terlalu murah, sementara di sisi lain daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan utama.

Peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai penyesuaian tarif memang diperlukan karena tarif saat ini belum mencerminkan biaya layanan, terutama untuk rute panjang seperti Blok M–Bogor dan Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.

"KRL saja kalau Bogor-Jakarta Kota Rp 6.000, Bogor-Manggarai Rp 5.000, kalau Rp3.500 sangat-sangat murah. Paling tidak harganya kompetitif dengan KRL," kata Deddy, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, Deddy menekankan penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan dan kemauan bayar masyarakat atau ability to pay-willingness to pay (ATP-WTP), mengingat kondisi ekonomi yang masih tertekan.

"Ini sedang krisis ekonomi. BBM naik walaupun Pertalite aman, tapi yang lain naik. Minyak goreng naik, beras naik, jangan sampai kenaikan tarif ini tambah membebani masyarakat. Menurut saya penyesuaian tarif tidak masalah, hanya perlu hati-hati soal penetapan tarif," ujarnya.

Ia juga menyoroti tarif rute Transjabodetabek SH12 (Blok M–Soekarno-Hatta) yang saat ini sebesar Rp 3.500 untuk jarak sekitar 65 kilometer. Menurut dia, tarif tersebut terlalu rendah dibandingkan biaya operasional layanan.

Deddy memperkirakan tarif yang lebih wajar untuk rute tersebut berada di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, terutama karena pengguna layanan tersebut umumnya menuju bandara.

"Kalau pengguna pesawat, tarif Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu masih sangat murah dan terjangkau. Tiket pesawat saja bisa jutaan rupiah, masa feeder ke bandara hanya Rp 3.500?" kata dia.

Namun, ia mengingatkan perlunya skema tarif khusus bagi pekerja bandara agar kenaikan tarif tidak memberatkan kelompok tersebut.

"Kalau untuk pegawai kerja di bandara, pegawai toko, restoran, mungkin dengan tarif Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu masih relatif mahal. Jadi khusus untuk bandara mungkin perlu disediakan tiket khusus bagi mereka pekerja bandara," ujarnya.

Deddy memperkirakan terdapat sekitar 50 ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ia menilai peningkatan penggunaan transportasi umum oleh kelompok ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan penggunaan bahan bakar.

"Kalau mereka beralih ke transportasi umum, kemacetan bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi juga berkurang, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Karena itu yang perlu diincar sebenarnya adalah para pekerja bandara," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyesuaian tarif Transjabodetabek sedang dikaji, terutama untuk rute-rute panjang yang memiliki biaya operasional lebih tinggi.

"Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu, misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir," kata Pramono.

Menurut dia, biaya operasional meningkat karena adanya biaya tambahan seperti parkir serta jarak tempuh yang panjang.

"Setiap parkir kan tidak ada yang gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan. Kemudian juga yang ke Bogor," ujarnya.

Pramono menegaskan kenaikan tarif tidak akan diberlakukan secara seragam dan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

"Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini," katanya.

Ia juga membuka peluang penambahan kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi gratis agar akses terhadap transportasi umum tetap terjaga.