Ketika Panggung Berganti: Membaca Lonjakan Trend KDM dalam Peta Elektoral 2026

Pardomuan Gultom

Politik | 2026-07-30 01:38:51

Hasil Survei SMRC Juli 2026

Hasil survei nasional terbaru SMRC menghadirkan kejutan yang layak dibaca bukan sekedar angka, melainkan sebagai gejala perubahan struktur komunikasi politik di Indonesia. Dalam simulasi semi terbuka dengan 20 nama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melesat ke posisi puncak dengan elektabilitas 35%, jauh meninggalkan Prabowo Subianto (14,5%), Anies Baswedan (8,2%), Gibran Rakabuming Raka (7,7%), Agus Harimurti Yudhoyono (4,9%), Ganjar Pranowo (4,2%), dan Mahfud MD (4%). Sisanya tersebar di bawah 1,5%, sementara 12,8% responden belum menentukan pilihan.

Angka ini menarik untuk dibedah bukan hanya dari sisi “siapa unggul”, tetapi dari sisi mengapa pola dukungan ini muncul, dengan memberikan kerangka teori komunikasi politik dan ilmu politik kontemporer.

Dari Popularitas ke Elektabilitas: Bukan Fenomena Instan

Dalam kajian perilaku pemilih, popularitas (dikenal luas) dan elektabilitas (dipilih) adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling terkait melalui apa yang disebut heuristic voting, yaitu pemilih menggunakan jalan pintas kognitif berupa citra yang paling mudah diingat ketika informasi program dan rekam jejak kandidat lain belum lengkap. Dedi Mulyadi selama dua tahun terakhir tampil mengintensifkan di media sosial dengan gaya komunikasi blak-blakan, menyentuh isu keseharian (pendidikan karakter, penertiban, kedekatan dengan rakyat kecil), yang jauh lebih mudah diproses publik dibandingkan narasi kebijakan makro para elite nasional.

Mediatisasi dan Personalisasi Politik

Teori mediatisasi politik (Mazzoleni & Schulz) menjelaskan bagaimana logika media, terutama media sosial dan video pendek, kini membentuk logika politik itu sendiri. Kandidat yang mampu menyesuaikan gaya komunikasinya dengan format media (visual, emosional, personal, dan cepat dikonsumsi) memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dibandingkan basis dukungan struktural atau partai. Dedi Mulyadi merepresentasikan gejala personalisasi politik: pemilih merespons figur dan gaya personal, bukan semata-mata posisi partai atau ideologi.

Berbeda dengan pola Prabowo Subianto atau AHY yang elektabilitasnya lebih banyak ditopang oleh mesin partai dan sejarah panjang di panggung nasional — sebuah bentuk legacy capital yang stabil namun tidak lagi memiliki daya kejut di ruang media baru.

Model Komunikasi Lasswell dan Efek “Siapa Mengatakan Apa, Lewat Saluran Apa”

Model klasik Lasswell, yaitu who says what, in which channel, to whom, with what effect, masih relevan untuk membaca hasil ini. Kombinasi “siapa” (kepala daerah yang aktif turun langsung), “saluran apa” (media sosial dan liputan viral, bukan hanya media arus utama), dan “efek apa” (kedekatan emosional, bukan sekedar pengetahuan kognitif) menjelaskan mengapa Dedi Mulyadi bisa melampaui figur-figur dengan rekam jejak nasional yang jauh lebih panjang.

Agenda-Setting dan Framing: Isu Harian Mengalahkan Isu Elite

Teori agenda-setting (McCombs & Shaw) menyatakan media tidak memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang layak dipikirkan. Ketika isu-isu yang menonjol di ruang publik adalah persoalan konkret sehari-hari, seperti perdamaian, pendidikan, dan pelayanan publik, figur yang framing komunikasinya melekat pada isu tersebut diuntungkan. Ini juga terkait dengan konsep episodic framing (Iyengar): publik lebih mudah terhubung secara emosional dengan cerita atau peristiwa nyata daripada narasi kebijakan tematik yang abstrak.

Sinyal dari 12,8% yang Belum Menjawab

Kelompok pemilih “tidak tahu/tidak menjawab” sebesar 12,8% tidak boleh dibaca sebagai kelompok yang apatis. Dalam konsep spiral of silence (Noelle-Neumann), sikap belum menjawab kerapatan pemilih yang menunggu arah opini mayoritas sebelum bersuara, terutama ketika posisi politik terasa belum jelas menang-kalah. Kelompok ini adalah medan pertarungan komunikasi paling terbuka di tahap berikutnya, mereka berpotensi mengikuti tren begitu dominasi salah satu kandidat mulai terlihat solid, sebuah fenomena yang dalam riset opini publik disebut bandwagon effect.

Catatan Metodologis yang Perlu Digarisbawahi Media

Sebagai bahan pemberitaan, penting ditegaskan tiga hal: pertama, simulasi ini bersifat semi terbuka dengan 20 nama yang disodorkan pewawancara, bukan pertanyaan benar-benar terbuka tanpa daftar nama, dimana metode ini cenderung menguntungkan nama yang paling “top of mind” saat disebutkan. Kedua, elektabilitas dini, terutama 2–3 tahun sebelum kontestasi, historisnya sangat fluktuatif dan rentan berubah begitu peta yang dikuasai dan pencalonan resmi terbentuk. Dan ketiga, survei ini adalah snapshot opini pada periode tertentu (Gelombang 5–19, 2026), bukan prediksi hasil pemilu.

Peta yang Masih Cair

Lonjakan trend Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dalam lanskap komunikasi politik kontemporer, kedekatan gaya komunikasi dengan keseharian publik bisa mengalahkan akumulasi modal politik konvensional dalam jangka pendek. Namun sejarah pemilu Indonesia juga mengajarkan bahwa elektabilitas dini bersifat cair, ia bisa menguap dengan cepat ia muncul jika tidak diimbangi dengan konsolidasi struktur dukungan (partai, pengawasan, mesin logistik) menjelang tahun kontestasi yang sesungguhnya. Pertanyaan yang lebih relevan bagi publik saat ini bukan “siapa yang unggul hari ini”, melainkan “siapa yang paling siap mengkonversi popularitas komunikasi menjadi mesin elektoral yang solid saat pertarungan sesungguhnya dimulai”.

(Penulis tinggal di Medan)