Komisi XI Respons Positif Rencana Penguatan LKPP Menjadi Badan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif rencana pemerintah meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi badan. Langkah ini, menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto memperkuat efisiensi belanja negara.

“Tadi Bapak Presiden memutuskan mengubah LKPP dari lembaga menjadi badan. Tentu ini concern yang sangat serius dari Bapak Presiden melakukan penghematan dari sisi belanja pemerintah, belanja di APBN,” ujar Misbakhun usai Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, penguatan kelembagaan LKPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efisiensi tidak hanya terkait penghematan anggaran, juga mencakup keseragaman spesifikasi, harga, hingga ketepatan distribusi barang.

Efisiensi belanja dalam artian jangan sampai dari sisi harga, delivery, dan dari sisi spesifikasi tak sama. Spesifikasinya sama, harganya berbeda. Delivery-nya bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga lebih rendah apabila pengadaan terkonsolidasi.

Ia menilai, konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui satu badan akan membuat belanja pemerintah lebih efektif sekaligus memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan APBN.

Sebagai mitra kerja LKPP, Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, siap memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan tersebut sesuai mekanisme yang dipilih pemerintah.

“Tentunya nanti kelembagaannya melalui undang-undang atau melalui proses yang menurut kewenangan eksekutif dianggap memadai, kita akan memberikan dukungan sepenuhnya. Kebetulan LKPP adalah mitra kerja Komisi XI,” ujarnya seperti dikutip, Senin (17/8/2026).