Media Inggris: Trump Tekan Netanyahu Agar Tetap Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Financial Times melaporkan pada Jumat (24/10/2025), bahwa Presiden AS Donald Trump menekan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu agar tetap mematuhi perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza. Surat kabar tersebut menyebutkan, AS mengakui pelaksanaan rencana perdamaian Trump tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Israel.

"AS yang memimpin… AS memahami mereka tidak bisa begitu saja membiarkan [rencana perdamaian Trump] dan menyerahkannya kepada Israel," kata seorang sumber kepada harian Inggris itu.

Sumber lain mengatakan bahwa Trump juga menyampaikan kepada Netanyahu bahwa dia tidak senang dengan serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza dan penghentian bantuan kemanusiaan.

"Trump tidak senang dengan Israel karena mereka mencari cara untuk menghindari kesepakatan… Ia mengatakan agar mereka menghentikannya dan bahwa kesepakatan tetap berlaku," kata sumber.

Pada 19 Oktober, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menuduh kelompok perlawanan Hamas menembakkan rudal antitank dan melepaskan tembakan ke arah mereka di selatan Gaza, yang melanggar gencatan senjata. Militer Israel lalu membalas dengan serangan ke target-target milik Hamas.

Media Israel Ynet kemudian melaporkan bahwa Israel menghentikan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza atas dugaan pelanggaran gencatan senjata "hingga pemberitahuan lebih lanjut" dan menyerang kamp-kamp Palestina.

Pada 13 Oktober, Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata di Gaza.

Menurut perjanjian, Hamas harus membebaskan 20 sandera yang masih hidup sejak 7 Oktober 2023. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza dan 250 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Hamas juga harus memulangkan semua jenazah sandera yang tewas selama penahanan.

Selain itu, berdasarkan rencana perdamaian Trump, Hamas atau faksi bersenjata Palestina lainnya tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan di Jalur Gaza. Kendali atas wilayah kantong itu akan diserahkan kepada komite teknokratis yang diawasi badan internasional pimpinan Trump.

sumber : Antara, Sputnik/RIA Novosti