Menteri LH Tegaskan Pentingnya Jaga Kredibilitas Pasar Karbon Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas pasar karbon nasional sebagai kunci untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global.

“Ini acara yang sangat penting, di tengah-tengah upaya kita untuk mengembangkan kredibilitas carbon pricing, suatu langkah yang sangat fundamental,” ujar Hanif dalam sambutannya pada seminar dan peluncuran buku Instrumen Safeguards Nilai Ekonomi Karbon, Rabu (15/10/2025).

Ia menekankan, penyelenggaraan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) harus berjalan seiring dengan pasar karbon wajib (compliance market), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden yang menjadi dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. “Apa yang dimandatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021, kemudian sehari ini telah diganti dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, tentu harus kita akselerasi,” katanya.

Menurut Hanif, langkah paling penting dalam menjaga kredibilitas pasar karbon adalah pembangunan safeguards atau mekanisme pengamanan yang memastikan integritas setiap transaksi karbon. “Kami ingin bersama-sama dengan Kejaksaan Agung melakukan langkah-langkah lebih maju dari hasil seminar ini di dalam pembangunan instrumennya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang besar di sektor karbon. Namun, nilai ekonomi tersebut hanya bisa terwujud jika setiap unit karbon memiliki integritas tinggi. “Integritas artinya karbon ini harus benar, tidak boleh ada fraud,” kata Hanif. “Kalau ada yang main-main dengan nilai ekonomi karbon, karbonnya jatuh turun, maka keunggulan kompetitif kita tidak ada nilainya.”

Hanif menyoroti pentingnya sertifikat pengurangan emisi yang sahih dan dapat diverifikasi agar tidak merusak kepercayaan pasar. “Jangan kemudian sertifikat ini dilakukan secara ngawur, sehingga pembeli kemudian dikoreksi orang lain, ternyata yang dia beli tidak ada kegiatannya, tidak ada additionality-nya,” tegasnya.

Ia menilai, pengawasan terhadap penerbitan dan perdagangan sertifikat karbon menjadi bagian krusial untuk menjaga reputasi Indonesia di pasar global. “Sekali kita ketahuan curang, maka nilai ekonomi karbon itu tidak ada harganya,” ujarnya.

Hanif menutup dengan penegasan bahwa pengembangan pasar karbon bukan sekadar upaya ekonomi, melainkan juga komitmen moral untuk menjaga keberlanjutan. “Kita bicara dana besar, potensi besar. Maka kita wajib hati-hati dan memastikan bahwa safeguard dari carbon pricing ini benar-benar menjadi instrumen pengawal perdagangan karbon di tanah air,” kata Hanif.