MPH dan HMI Minta Pemerintah Evaluasi Layanan Haji dan Syarikah Bermasalah  

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya dan Aliansi Mahasiswa se-Jakarta menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Mereka menilai sejumlah persoalan masih terjadi di lapangan, terutama terkait pelayanan jamaah dan pengawasan terhadap dua syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang dinilai belum memenuhi standar.

Ketua MPH, Nu’man Fauzi mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari jamaah haji Indonesia mengenai persoalan fasilitas, pelayanan, dan manajemen selama pelaksanaan haji. Menurutnya, hal itu menjadi sinyal perlunya pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah.

"Banyak persoalan yang tidak diselesaikan dan justru menimbulkan kerugian besar bagi jamaah," kata Nu'man dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

MPH bersama elemen mahasiswa juga menyoroti kinerja dua syarikah, yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest. Keduanya dinilai gagal memberikan pelayanan optimal kepada jamaah haji Indonesia pada 2025. 

Karena itu, mereka meminta pemerintah meninjau ulang kerja sama dengan kedua lembaga tersebut.

"Kita harus menelusuri kembali kasus Albait Guest dan Rakeen Mashariq, karena ini bukti nyata bahwa pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia di Tanah Suci sangat buruk, sehingga kerja samanya harus dihentikan," ujar Ketua HMI Cabang Jakarta Raya, Ali Loilatu. 

"Besar harapan kami, melalui suara lantang kami di jalan, Bapak Presiden dapat mendengarkan karena ini menyangkut persoalan keumatan yang perlu dan wajib kita kawal bersama," ucapnya. 

Koalisi masyarakat dan mahasiswa itu juga mendorong DPR RI Komisi VIII untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.

Dalam aksi yang digelar di depan kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu (29/10/2025), MPH dan sejumlah mahasiswa membawa empat tuntutan utama, yaitu:

1. Pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Menteri dan Wakil Menteri Haji serta jajaran terkait.

2. Peninjauan kembali kerja sama dengan dua syarikah bermasalah, Albait Guest dan Rakeen Mashariq.

3. Evaluasi menyeluruh dan terbuka oleh DPR RI Komisi VIII terhadap Kementerian Haji dan Umrah.

4. Peningkatan transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan pelayanan jamaah haji.

MPH menegaskan, aspirasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu pilar penting dalam pelayanan keagamaan umat Islam.