MPP Pangkas Birokrasi Berbelit, Mendagri Dorong Pembentukan di 514 Kabupaten/Kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian berperan dalam memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Keberadaan MPP dinilai menjadi langkah strategis dalam memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik yang transparan serta berpihak kepada masyarakat kecil.

Sebanyak 289 MPP telah beroperasi di berbagai daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.

Mendagri Tito menegaskan, kehadiran MPP merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi. "MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil," ujarnya dikutip di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Kemendagri dalam memperluas keberadaan MPP di berbagai wilayah. Menurut dia, Mendagri Tito sebagai panglima birokrasi memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal tanpa MPP.

"Sebagai panglima birokrasi, Mendagri harus memastikan MPP hadir di setiap kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kehadiran MPP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," ujar Iwan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Iwan menilai, keberadaan MPP mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di daerah. Terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan atau perizinan usaha.

"Layanan di MPP sudah sangat lengkap, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), kartu keluarga (KK), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), semua bisa dilakukan dalam satu tempat," jelas Iwan.