Muhammadiyah Kritik Presiden AS Donald Trump Jadi Ketua Board of Peace Seumur Hidup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dinilai tidak cukup memadai untuk menghadirkan harapan bagi Palestina, khususnya Jalur Gaza. Banyak pihak bersikap skeptis terhadap organisasi yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memandang, Piagam Board of Peace tidak memuat peta jalan (roadmap) menuju kemerdekaan Palestina. Karena itu, gerakan Islam berkemajuan ini khawatir bahwa BoP tidak akan menyentuh akar persoalan di Jalur Gaza, yakni penjajahan Israel atas seluruh wilayah Palestina.

Lebih-lebih, penunjukan Trump sebagai Ketua Board of Peace Seumur Hidup. Artinya, sekalipun nanti tak lagi menjabat presiden AS, Trump tetap duduk sebagai pengendali BoP.

"Muhammadiyah berpandangan bahwa penetapan Donald Trump sebagai Ketua BoP seumur hidup sekaligus satu-satunya pemegang hak veto berpotensi menjadikan BoP sebagai entitas yang dikendalikan secara personal. Ini menyerupai 'perusahaan politik privat', bukan lembaga multilateral yang akuntabel," demikian petikan pernyataan resmi Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah yang diterima Republika pada Sabtu (7/2/2026).

Duduknya Trump sebagai penguasa tunggal di Board of Peace berimplikasi serius. Di antaranya, ada potensi penyalahgunaan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force), yang pembentukannya didukung Dewan Keamanan PBB pada November 2025 lalu. ISF sangat memungkinkan untuk disalahgunakan demi kepentingan politik Trump, yang amat sangat kental keberpihakannya pada Israel. Alhasil, kepentingan Palestina, termasuk perlindungan terhadap warga sipil Jalur Gaza, semakin diabaikan.

Indonesia termasuk dalam negara-negara mayoritas Muslim yang menjadi anggota Board of Peace. Muhammadiyah pun meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap berperan sebagai pembawa aspirasi perdamaian, termasuk kepentingan warga sipil Palestina di BoP.

RI pun perlu memastikan, pasukan perdamaian di Jalur Gaza nantinya tetap dalam kerangka PBB dan mendapat mandat dari PBB. Karena itu, tidak boleh lagi ada pengadangan yang biasa dilakukan Israel terhadap arus bantuan kemanusiaan yang akan menembus wilayah Palestina itu.

"BoP perlu membuka ruang dan memberi izin dan jaminan keamanan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bekerja di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Indonesia juga perlu memastikan bahwa setiap personel yang ditugaskan dalam misi internasional di Gaza hanya menjalankan fungsi perlindungan warga sipil, rekonstruksi, layanan sosial dan kesehatan, bukan kepentingan politik pihak tertentu," demikian PP Muhammadiyah.