Pariwisata Ramah Muslim RI Turun Peringkat, Pelaku Usaha Soroti Masalah Ekosistem

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daya saing pariwisata ramah Muslim Indonesia mulai tertinggal dibandingkan negara lain. Setelah sempat berada di posisi teratas dunia, peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025 turun dari posisi pertama menjadi kelima.

Penurunan itu dinilai menjadi sinyal bahwa negara lain bergerak lebih cepat dalam membangun industri wisata halal. Malaysia kembali menempati posisi pertama, sementara Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab terus memperkuat layanan wisata Muslim mereka.

Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Riyanto Sofyan mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama wisata halal dunia. Potensi tersebut berasal dari kekayaan alam, budaya, serta jumlah wisatawan Muslim domestik yang besar. Namun, menurut dia, persoalan utama pariwisata ramah Muslim Indonesia bukan terletak pada destinasi, melainkan lemahnya ekosistem pendukung.

“Masalahnya masih soal literasi, standar layanan, sertifikasi, kapasitas pelaku usaha, sampai integrasi antarsektor,” kata Riyanto dalam webinar bertajuk Akselerasi Pengembangan Industri Halal: RUU Ekonomi Syariah untuk Penciptaan Lapangan Kerja, Jumat (8/5/2026).

Ia menilai banyak pelaku usaha pariwisata masih memandang wisata ramah Muslim sekadar label tambahan. Padahal, konsep tersebut sudah berkembang menjadi bagian dari quality tourism yang mengutamakan kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan pengalaman wisata.

Menurut Riyanto, wisatawan Muslim saat ini tidak hanya mencari label halal, tetapi juga layanan yang sesuai kebutuhan, mulai dari makanan halal, fasilitas ibadah, hotel ramah keluarga, hingga kemudahan akses informasi digital.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu memperkuat standardisasi layanan wisata halal agar mampu bersaing secara global. Selain fasilitas, promosi digital dan branding internasional juga dinilai masih lemah.

“Indonesia harus punya ikon yang mudah dikenal pasar global,” ujarnya.

Riyanto mengatakan pengembangan wisata ramah Muslim juga membutuhkan integrasi antarsektor, mulai dari industri makanan halal, transportasi, hotel, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Selama ini, koordinasi antarlembaga dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Rosy Wediawaty menilai penurunan peringkat wisata halal Indonesia menunjukkan besarnya pekerjaan rumah dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.

Menurut dia, pengembangan wisata halal tidak bisa hanya mengandalkan besarnya pasar domestik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, sertifikasi, kualitas SDM, hingga investasi sektor halal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar wisata Muslim, tetapi juga destinasi utama wisata halal dunia.

Karena itu, pelaku industri dan pemerintah sama-sama mendorong penguatan payung hukum ekonomi syariah agar pengembangan industri halal dan wisata ramah Muslim dapat berjalan lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.