20 hours ago
5
Lokasi wilayah Somaliland yang dipisahkan Teluk Aden dari Yaman.
REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU— Normalisasi hubungan dengan Israel dilakukan dalam rangka upaya negara zionis tersebut untuk mendapatkan pengakuan internasional resmi setelah bertahun-tahun terisolasi dan tidak diakui oleh komunitas internasional dan negara-negara Arab.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Partai Nasional yang berkuasa di wilayah Somaliland, Hersi Ali.
Dalam pernyataannya, dikutip Kamis Aljazeera (8/1/2026), dia mengatakan Somaliland bukanlah wilayah separatis, melainkan negara merdeka yang telah berdiri selama 34 tahun, dan pemulihan pengakuan internasional resmi merupakan prioritas nasional yang strategis.
Dia menambahkan, hubungan politik atau diplomatik dengan Israel bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjamin pengakuan hukum dan politik internasional.
Mengenai alasan normalisasi hubungan dengan Israel, Ali menegaskan bahwa hubungan ini murni politik dan diplomatik, dan bertujuan untuk saling mengakui dan bekerja sama secara ekonomi, jauh dari campur tangan militer atau masalah agama.
Dia menambahkan, hubungan ini tidak terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi di Palestina atau konflik militer di kawasan tersebut, melainkan didasarkan pada kepentingan nasional Somaliland dan haknya untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Menanggapi kritik tentang hubungan Somaliland dengan negara yang rezimnya dituduh melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina, Ali mengatakan, "Kami berbicara tentang hubungan politik dan diplomatik antara dua negara, dan tidak campur tangan dalam konflik militer atau masalah kemanusiaan yang berada di luar kewenangan kami," tegasnya.
Sikap negaranya terhadap Palestina tetap mendukung perdamaian dan menolak pembunuhan, dan bahwa tuduhan tentang penerimaan Palestina atau pendirian pangkalan militer Israel adalah fitnah yang tidak berdasar.
Kemarahan Arab
Ketua partai nasional yang berkuasa itu menyinggung penolakan Liga Arab dan sikap resminya terhadap normalisasi, menegaskan bahwa tidak diakui selama 34 tahun tidak memengaruhi kebijakan negara, dan negaranya berusaha mengelola urusannya demi kepentingan rakyatnya, terlepas dari sikap resmi Arab.
