14 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani kembali menyinggung rencana penerapan satu harga beras secara nasional sebagai bagian dari penguatan stabilisasi pangan pascaswasembada. Rizal menyebut kebijakan ini bertujuan memastikan keterjangkauan harga beras SPHP dari Sabang sampai Merauke.
Dorongan satu harga beras muncul setelah posisi stok nasional dinilai kuat dan merata. Bulog mencatat total stok beras nasional mencapai 3,35 juta ton per Januari 2026, dengan target penyerapan 4 juta ton sepanjang tahun ini. Kesiapan stok tersebut menjadi landasan untuk memperluas intervensi harga hingga wilayah terluar.
“Dari 4 juta ton target serapan, peluangnya bukan hanya ekspor, tetapi juga mendorong harga beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Bulog menyiapkan kebijakan tersebut bersamaan dengan penguatan cadangan beras pemerintah di daerah. “Seperti Pertamina menerapkan satu harga BBM dari Sabang sampai Merauke, Bulog bercita-cita beras SPHP juga satu harga,” ujarnya.
Dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Bulog melipatgandakan stok sesuai kebutuhan daerah. Aceh menerima tambahan 5.000 ton beras atas permintaan gubernur, sementara distribusi difokuskan ke wilayah yang sempat terisolasi seperti Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang.
Di Sumatra Utara, Bulog mengelola 19 gudang dengan stok cadangan 17.904 ton per Januari. Penyaluran bantuan beras pemerintah untuk bencana alam di provinsi tersebut mencapai 5.098 ton, disertai dukungan minyak goreng dan logistik lainnya. Distribusi berjalan relatif lancar karena akses wilayah lebih cepat pulih.
Sumatra Barat memiliki hampir 12 gudang dengan posisi stok penuh. Stok beras tercatat 5.508 ton per 8 Januari, dengan tambahan sekitar 30.000 ton dalam perjalanan dari Tanjung Priok menuju Padang. Bantuan beras untuk masyarakat terdampak di provinsi ini mencapai 6.795 ton.
Bulog juga mencatat puncak stok nasional pernah menyentuh 4,5 juta ton pada Juli 2025, menjadi tonggak penguatan cadangan pascaswasembada. Hingga Januari 2026, stok masih berada di atas 3,2 juta ton dan dinilai cukup untuk menopang stabilisasi harga dalam negeri.
sumber : Antara
