Pejabat Senior Israel dan UAE Gelar Pertemuan Rahasia Soal Iran

REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV — Sejumlah pejabat senior Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan menggelar serangkaian pertemuan rahasia dalam beberapa pekan terakhir. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan sikap terkait Iran serta membahas kemungkinan inisiatif diplomatik bersama, sebagaimana dilaporkan oleh media Israel, Channel 12.

Berdasarkan laporan tersebut, pertemuan rahasia itu berlangsung di negara ketiga yang dirahasiakan identitasnya. Pertemuan ini bertepatan dengan meningkatnya eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS), termasuk aksi saling serang di sekitar Selat Hormuz.

Fokus utama diskusi tersebut dilaporkan untuk memperluas koordinasi antara Israel dan UEA mengenai isu Iran, dengan tetap menjaga konsultasi yang erat bersama pihak Washington.

Penolakan terhadap perjanjian AS-Iran

Channel 12 seperti dikutip dari laman Palestine Chronicle melaporkan pada Selasa bahwa para pejabat senior UEA menyuarakan penolakan keras terhadap nota kesepahaman yang dicapai antara Washington dan Teheran.

Menurut laporan tersebut, pejabat UEA menilai kesepakatan itu memberikan kesempatan bagi Iran untuk mengulur waktu dari konsesi yang berarti, sekaligus memulihkan kondisi perekonomiannya.

Perwakilan Israel dan UEA juga membahas berbagai inisiatif untuk mengoordinasikan upaya diplomatik dalam menghadapi Iran di forum-forum internasional. Kendati demikian, kedua belah pihak sepakat bahwa setiap langkah diplomatik hanya akan dijalankan berkoordinasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Pertemuan rahasia ini mengemuka di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran menyusul serangan militer AS ke Iran, yang dibalas dengan operasi aksi balasan Iran terhadap fasilitas militer AS di kawasan Teluk, Suriah, dan Yordania.

Meskipun Trump baru-baru ini menyatakan bahwa AS sedang melakukan "pembicaraan yang baik" dengan Iran dan berharap mencapai kesepakatan, ia juga memperingatkan bahwa Washington siap melanjutkan operasi militer jika negosiasi tersebut gagal.